Advertisement
Kepala Dusun Tolak Ujian Tertulis
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO -http://www.harianjogja.com/baca/2014/11/16/kepala-dusun-dipilih-melalui-tes-tertulis-setujukah-anda-552548">Kepala Dusun menolak mekanisme pemilihan dengan ujian tertulis. Selain dinilai tidak sesuai dengan nilai demokrasi, tingkat intelektualitas dianggap tidak menjadi jaminan seseorang dapat memimpin warga dan memiliki dedikasi yang tinggi.
Ketua Paguyuban Dukuh Kulonprogo (Madukoro) Mugiyatno menuturkan kepala dusun se-Kulonprogo menolak mekanisme pemilihan dengan ujian tertulis.
Advertisement
“Namanya pemimpin ya dipilih langsung, karena warga bisa mengenal track record para pemimpinnya, sementara dengan ujian tertulis, warga tidak kenal dengan calon pemimpinnya,” ujarnya, Senin (17/11/2014).
Ia mencotohkan, jabatan sekretaris desa atau carik sebagian dipegang oleh orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari pengamatannya, sebagian besar carik yang berstatus PNS justru tidak bisa bekerja maksimal dan tidak dekat dengan masyarakat. Ia mengkahwatirkan hal serupa terjadi dengan kepala dusun yang dipilih melalui ujian tertulis.
Diungkapkannya, penolakan terhadap mekanisme pemilihan dengan ujian tertulis sudah pernah diungkapkan ke Bupati Kulonprogo melalui audiensi beberapa waktu lalu. Rencananya, para kepala dusun akan kembali mendatangi bupati untuk membicarakan hal ini.
Ketua Paguyuban Dukuh DIY (Semar Sembogo) Sukiman menilai proses penyusunan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak melibatkan kepala dusun, sehingga peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Tahu-tahu sudah ada UU ini tanpa sosialisasi atau pemberitahuan ke tiap dusun lebih dulu, yang diajak berembug hanya kepala desa,” tuturnya.
Ia juga memaparkan, terdapat beberapa keganjilan dalam UU Desa, antara lain, jabatan kepala desa dapat diampu oleh orang yang berusia 80 sampai 90 tahun, sementara batas usia perangkat desa saat mengajukan diri tidak lebih dari 43 tahun, tingkat pendidikan kepala desa minimal SMP, sedangkan minimal pendidikan perangkat desa lainnya SMA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Advertisement
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Angka Stunting di Bantul Turun, Dinkes Fokuskan Pencegahan Sejak Remaja
Jadwal SIM Corner Jogja Mall City dan Ramai Mal Malioboro, Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Jadwal dan Tarif DAMRI dari Semarang ke Jogja
Berita Pilihan
Advertisement
Hasil Kunjungan Presiden Prabowo: Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Investasi Senilai Rp437 Triliun
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
- Program Rumat Sampah dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
- Tabrakan Mobilio vs Fortuner di Jalan Nasional di Gunungkidul, Seluruh Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit
- Pelatih PSIM Jogja Van Gastel Soroti Perbedaan Sepak Bola Indonesia dan Belanda, Singgung Pembinaan Usia Dini
- Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
Advertisement
Advertisement
