TARIF ANGKUTAN UMUM : Tarif Belum Dinaikkan, Penumpang Sudah Sepi

Tarif angkutan umum belum disesuaikan seturut dengan kenaikan harga BBM, tetapi jumlah penumpang justru sudah menunjukkan penurunan.

Harianjogja.com, JOGJA – Pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) mengaku kerepotan menyesuaikan tarif angkutan umum, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak per Sabtu (28/3/2015).

Salah satu sopir taksi Hery Yanto Yambo mengatakan hampir semua taksi belum bisa menaikkan tarif meski harga BBM bersubsidi naik. Sebab ia belum bisa mengubah argo. Hery berharap pemerintah memikirkan pengusaha jasa angkutan termasuk taksi sebelum menyesuaikan tarif BBM bersubsidi.

"Lebih baik sekali naik Rp1.500-2.000 dalam jangka lama dari pada naik turun," terang sopir yang tergabung dalam perusahaan Jaz Taxi ini.

Sejumlah sopir angkutan pedesaan di Sleman juga mengeluhkan kebijakan itu.

Salah satu sopir angkudes trayek Jombor–Prambanan, Slamet, 60, mengatakan meski naik hanya Rp500, nominal itu sudah cukup berarti bagi sopir seperti dirinya. Mengingat sopir angkutan umum terutama angkudes saat ini kondisinya sangat memprihatinkan karena minimnya penumpang.

“Sebenarnya berapapun jumlahnya kenaikan BBM itu sangat berpengaruh bagi kami, terutama menentukan tarif,” ungkapnya di Terminal Jombor, Sleman.

Kenaikan tarif memang sudah ditentukan melalui organda, tetapi untuk angkudes pada jarak-jarak tertentu biasanya mengikuti nominal yang biasanya diberlakukan sopir pada umumnya. Karena itu kenaikan BBM terutama solar membuatnya kebingungan ketika menarik tarif penumpang yang menjalani trayek tidak penuh.

Senada disampaikan sopir angkot di Wonosari, Jais. Dia mengatakan, kenaikan BBM tidak pernah membawa dampak baik bagi penghasilannya dan rekan-rekannya. Pasalnya, saat ini, ada penurunan tarif karena sepinya penumpang.

“Sekarang itu bukan penumpang yang mengikuti tarif angkutan, tapi angkutan yang mengikuti penumpang,” ungkap dia.

Sekretaris Organda Gunungkidul Wasdiyanto mengatakan, lembaganya hanya bisa mengikuti peraturan pemerintah. Namun, ia menyayangkan dengan harga BBM yang tidak stabil. Menurutnya, hal itu membuat pengusaha angkutan umum dan sopir kesusahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News