AGENDA PRESIDEN : Kejahatan Perikanan Diikuti Tindak Kriminal Ini

Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan keterangan pers mengenai pembebasan 4 WNI, Rabu (11/5 - 2016), di Istana Merdeka, Jakarta. (Setkab.go.id)
11 Oktober 2016 07:20 WIB Sunartono Jogja Share :

Agenda Presiden selama di Jogja juga melawan kejahatan perikanan

Harianjogja.com, JOGJA -- Presiden RI Joko Widodo membuka acara International Symposium on Fisheries Crime di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Gedung Agung, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Jogja, Senin (10/10/2016) pagi. Perhelatan tingkat dunia yang membahas kejahatan perikanan itu diikuti 45 negara dari lima benua. Indonesia berupaya mengajak negara-negara tersebut untuk melawan kejahatan perikanan karena sudah termasuk kejahatan transnasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, hasil analisis terhadap 1.132 eks kapal asing. Kejahatan perikanan berlangsung lintas negara dengan terorganisir. Para pelaku tidak hanya melanggar Undang-Undang Perikanan, tetapi juga diikuti dengan kriminalitas lain seperti penyelundupan satwa, pencucian uang, perbudakan, perdagangan orang hingga korupsi.

"Oleh karena itu, kerjasama antar negara sangat penting untuk mengungkap jaringan di balik kejahatan perikanan ini," tegasnya.

Target diadakan simposium, kata dia, untuk menggolkan kejahatan perikanan itu menjadi kejahatan transnasional di mata dunia. Selain itu membuka semangat kebersamaan dalam menegakkan hukum. Karena pelaku illegal fishing berasal dari seluruh dunia. Tanpa kerjasama, ujar dia, Indonesia kesulitan menindak. Selain itu Indonesia harus mampu menunjukkan perubahan transformasi untuk menegakkan hukum di laut.

"Kayak satu kapal ada beberapa bendera, satu kapal beberapa kebangsaan, saya pikir ini sangat membantu kalau acara PBB bisa dilakukan di Indonesia, satu kebanggaan, selain kita kerjasama lebih erat dalam penegakan hukum," ujar dia seusai pembukaan simposium.