PILKADA KULONPROGO : ASN Mulai Dianggap Tidak Netral
Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja - Istimewa) Pilkada Kulonprogo, pegawai negeri sipil diharapkan tak memihak pihak manapun.
Harianjogja.com, KULONPROGO -- Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono mengaku mulai menerima masukan dari masyarakat terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2017. Dia berharap netralitas selalu dijunjung tinggi sebagai bentuk profesionalitas ASN.
Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/12/27/pilkada-kulonprogo-waspada-rayuan-untuk-asn-bakal-bertebaran-779945">PILKADA KULONPROGO : Rayuan untuk ASN Tak Netral Bakal Bertebaran
Budi lalu menyatakan sudah menerima informasi mengenai beberapa ASN yang dianggap mulai tidak netral. Laporan serupa bahkan juga menyeret sejumlah instansi pemerintah. Meski begitu, dia enggan menyampaikan mengenai identitas terlapor, baik secara perseorangan maupun instansi. Selain laporan diterima secara tidak resmi, dia merasa hal tersebut masih perlu kajian lebih lanjut.
“Sudah banyak masukan tentang beberapa ASN yang mulai tidak netral, bahkan SKPD,” kata dia, Selasa (27/12/2016).
Sejauh ini, sosialisasi terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2017 terus dilakukan Budi dengan mengunjungi setiap SKPD secara bergantian. Dia terus mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan konsekuensi yang bakal dihadapi jika itu tidak dilanggar. Dia menambahkan, Pemkab Kulonprogo juga selalu berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo untuk mewujudkan Pilkada 2017 yang berintegritas.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kulonprogo, Tamyus Rochman mengungkapkan belum menerima laporan pelanggaran terkait netralitas ASN. Temuan dari pengawas juga masih masih nihil.
“Kalau yang menyerempet melanggar memang ada tapi belum terbukti secara meyakinan. Itu misalnya menghadiri acara yang ada paslon tapi tidak ada kampanye,” ujar Tamyus.
Sosialisasi terus dilakukan untuk mengingatkan ASN agar tetap menjaga netralitas selama Pilkada 2017. Upaya pengawasan pun dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di wilayah masing-masing.
