Gerak Cepat Pemkab Klaten Pulihkan Pasar Bayat Pascakebakaran
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang melanda Pasar Sidoharjo di Desa Paseban, Kecamatan Bayat.
Salah satu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) Kota Jogja menunggu stan pameran Gebyar UMK di Alun-ALun Sewandanan Pakualaman, Sabtu (6/7/2017). (Bernadheta Dian Saraswati/JIBI/Harian Jogja)
Kecamatan didorong untuk mempermudah pemberian izin UMKM
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Usaha Mikro Kecil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (UKM-Nakertrans) Kota Jogja menyatakan dari 23.468 mikro kecil dan menengah, baru sekitar 2000an yang berizin.
Kecamatan didorong untuk mempermudah pemberian izin agar UMKM bisa mengakses modal dari perbankan.
"Tahun ini kami targetkan masing-masing kecamatan memberikan 100 izin kepada usaha mikro," kata Kepala Bidang UKM, Dinas UKM-Nakertrans Kota Jogja, Tri Karyadi Rianto, Minggu (14/5/2017).
Tri Karyadi mengatakan sejak tahun lalu kecamatan diberi kewenangan untuk memberikan izin kepada usaha mikro sebagai legalitas usaha agar dapat mengakses modal. Hal itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2016.
Pihaknya juga sudah menerjunkan tim ke semua kecamatan untuk mendampingi dalam proses pemberian izin usaha kecil sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang melanda Pasar Sidoharjo di Desa Paseban, Kecamatan Bayat.
Penyaluran KPR subsidi baru 178.211 unit hingga 9 Oktober 2026. Ekonom menyoroti daya beli rendah dan sulitnya pekerja informal mengakses kredit.
Kalurahan Panggungharjo menjaga predikat desa antikorupsi melalui transparansi pemerintahan, partisipasi warga, dan bantuan renovasi rumah.
Pertamina dan PAL Jaya menjajaki pemanfaatan limbah lemak FOG sebagai bahan baku biofuel, termasuk bahan bakar penerbangan berkelanjutan.
Angkatan kerja penduduk asli Kota Jogja diprediksi menurun pada 2030–2040. Lulusan berpendidikan tinggi cenderung mencari kerja di luar daerah.
Menperin Muhammad Sarmuji menilai kewajiban sertifikasi halal 2026 menjadi peluang meningkatkan kualitas produk dan daya saing industri nasional.