HIPMI Syariah DIY Petakan Tren Gen Z untuk Ekonomi Syariah
HIPMI Syariah DIY merilis riset Gen Z dan milenial untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah DIY yang lebih tepat sasaran.
Suasana arus lalu lintas di Simpang Tiga Ringroad Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa (5/702016). (Sunartono/JIBI/Harian Jogja)
Infrastruktur Jogja ditata dan diatur dalam Perda
Harianjogja.com, JOGJA -- Pemda DIY dan DPRD DIY tengah membangun kesepakatan untuk memperketat penggunaan ruang tepi jalan provinsi melalui pembahasan Raperda tentang penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan provinsi. Aturan reklame, pembangunan gedung hingga berjualan di tepi jalan provinsi akan diperketat dalam Perda tersebut.
Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUP-ESDM DIY Bambang Sugaib menjelaskan, adanya aturan tentang penggunaan bagian jalan provinsi karena selama ini Pemda DIY tak mendapatkan manfaat dari aset yang dimiliki. Berbagai manfaat seperti retribusi justru masuk ke kabupaten/kota seperti halnya pemasangan reklame meski di Jalan Provinsi. Banyak reklame yang terpasang tanpa diketahui pemiliknya juga menjadi dasar untuk membuat aturan yang lebih ketat lagi melalui Perda.
"Kami berharap ada manfaat yang diperoleh Pemerintah DIY terkait pemanfaatan aset milik provinsi, intinya kan itu, selama ini di kabupaten/kota. Itu aset provinsi, tidak salah kan, ngatur milik sendiri," ungkapnya sebelum rapat di DPRD DIY, Selasa (16/5/2017).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
HIPMI Syariah DIY merilis riset Gen Z dan milenial untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah DIY yang lebih tepat sasaran.
Google sepakat membayar Rp16,56 triliun per bulan kepada SpaceX untuk menambah kapasitas komputasi AI hingga 2029.
Simulasi ancaman bom pesawat digelar TNI AU di Malang untuk menguji kesiapsiagaan personel menghadapi aksi teror penerbangan.
KY menerima 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim hingga Juni 2026. Sebanyak 80 laporan diproses, lima hakim dipecat tidak hormat.
Mahfud MD menilai dugaan korupsi MBG berakar dari lemahnya tata kelola BGN sejak awal. Ia menyebut berbagai masalah sudah terlihat sejak program dimulai.
Menkeu Purbaya mendorong aturan sanksi bagi importir yang terlalu lama menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok guna mengurangi penumpukan kontainer.