Blackout Sumatra Ungkap Kelemahan Listrik, Pakar Soroti Efek Domino
Pakar UMY mengungkap blackout Sumatra bukan sekadar gangguan transmisi, tetapi menunjukkan lemahnya ketahanan sistem kelistrikan dan proteksi jaringan.
Suasana arus lalu lintas di Simpang Tiga Ringroad Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa (5/702016). (Sunartono/JIBI/Harian Jogja)
Infrastruktur Jogja ditata dan diatur dalam Perda
Harianjogja.com, JOGJA -- Pemda DIY dan DPRD DIY tengah membangun kesepakatan untuk memperketat penggunaan ruang tepi jalan provinsi melalui pembahasan Raperda tentang penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan provinsi. Aturan reklame, pembangunan gedung hingga berjualan di tepi jalan provinsi akan diperketat dalam Perda tersebut.
Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUP-ESDM DIY Bambang Sugaib menjelaskan, adanya aturan tentang penggunaan bagian jalan provinsi karena selama ini Pemda DIY tak mendapatkan manfaat dari aset yang dimiliki. Berbagai manfaat seperti retribusi justru masuk ke kabupaten/kota seperti halnya pemasangan reklame meski di Jalan Provinsi. Banyak reklame yang terpasang tanpa diketahui pemiliknya juga menjadi dasar untuk membuat aturan yang lebih ketat lagi melalui Perda.
"Kami berharap ada manfaat yang diperoleh Pemerintah DIY terkait pemanfaatan aset milik provinsi, intinya kan itu, selama ini di kabupaten/kota. Itu aset provinsi, tidak salah kan, ngatur milik sendiri," ungkapnya sebelum rapat di DPRD DIY, Selasa (16/5/2017).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pakar UMY mengungkap blackout Sumatra bukan sekadar gangguan transmisi, tetapi menunjukkan lemahnya ketahanan sistem kelistrikan dan proteksi jaringan.
Sebanyak 600 besek daging kurban dibagikan kepada warga Banguntapan, Bantul, melalui Paguyuban Pandu untuk memperkuat kepedulian sosial saat Iduladha.
Kemacetan di Jogja kerap terjadi di sejumlah ruas utama. Gejayan, Malioboro, Jalan Solo, hingga Ring Road Utara menjadi titik langganan padat.
Danantara memastikan tata kelola DSI berjalan transparan dan akuntabel. Dialog dengan pelaku usaha digelar selama masa transisi hingga akhir 2026.
Bakom menilai kunjungan Prabowo ke Prancis perlu dilihat dari manfaat dan hasilnya, termasuk kesepakatan investasi senilai Rp61,25 triliun.
Wasekbid PB HMI Raenald Arzan Sitompul mengajak mahasiswa memperkuat literasi digital dan mengisi ruang siber dengan gagasan kritis serta edukatif.