APBD 2018 : Seluruh OPD Kena Pemangkasan, Pembangunan di Bantul Tak Bisa Maksimal

Bhekti Suryani

Selasa, 12 September 2017 - 13:55 WIB

Nina Atmasari

APBD 2018 : Seluruh OPD Kena Pemangkasan, Pembangunan di Bantul Tak Bisa Maksimal

Sebanyak 57 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bantul akan terkena dampak defisit anggaran senilai Rp300 miliar pada 2018

Harianjogja.com, BANTUL- Sebanyak 57 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bantul akan terkena dampak defisit anggaran senilai Rp300 miliar pada 2018. Anggaran masing-masing instansi pemerintah bakal dipotong sebanyak 15%.

Dampak defisit anggaran daerah pada 2018 bakal dirasakan seluruh instansi pemerintah atau OPD di Bantul yang berjumlah 57 lembaga. Mulai dari lembaga tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Pemkab kini telah membuat skenario pemangkasan sebesar 15% anggaran di tiap lembaga atau OPD untuk menyiasati defisit anggaran hingga Rp300 miliar yang akan terjadi pada 2018.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Kabupaten Bantul Sulistyanta mengatakan, Pemkab telah membicarakan ikhwal pemangkasan anggaran senilai15% tersebut. “Di lembaga saya, usulan belanja yang harus dipangkas mencapai hingga Rp1 miliar,” ungkap Sulistyanta, Senin (11/9/2017).

Pemangkasan anggaran tersebut terutama dilakukan pada belanja yang dianggap tidak mendesak seperti kendaraan dinas, perangkat komputer dan sejenisnya. Lembaganya kata dia memaklumi adanya pemangkasan hingga 15% tersebut mengingat kondisi keuangan daerah yang tidak baik.

“Berbagai hal seperti potensi penundaan DAU [Dana Alokasi Umum] serta kenaikan anggaran tunjangan Dewan itu juga memberatkan keuangan daerah. Kami harus memaklumi soal itu,” paparnya.

Akibatnya kata dia, target pembangunan yang telah direncakan Pemkab dipastikan tidak akan tercapai maksimal. “Karena untuk mencapai target pembangunan butuh dukungan anggaran. Kalau anggaran tidak mendukung, tentu otomatis mempengaruhi target pencapaian pembangunan pemerintah,” lanjutnya.

Kendati demikian kata dia, Pemkab berusaha maksimal untuk tidak memangkas biaya program pembangunan yang berdampaak besar pada masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News