Kalau Sekarang PKL Menolak Relokasi ke Eks Bioskop Indra, Itu karena Belum Ada Rembukan
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menganggap penolakan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) atas wacana pemindahan mereka ke gedung eks Bioskop Indra terjadi karena belum ada sosialiasi
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menganggap penolakan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) atas wacana pemindahan mereka ke gedung eks Bioskop Indra terjadi karena belum ada sosialiasi. Ketika sosialiasi sudah terjalin, kemungkinannya akan berbeda.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY M. Mansur mengatakan, wajar saja jika PKL menolak rencana penataan, sebab selama ini pemerintah memang belum pernah mengajak PKL berembuk terkait rencana relokasi.
Dengan belum adanya sosialiasi dari Pemda DIY maupun Pemkot Jogja, Mansur menyebut kemungkinan informasi yang diterima PKL jadi tidak utuh dan kurang akurat, sehingga muncul resistansi dari PKL.
Ia berujar, ketika sosialiasi sudah dilakukan, kemungkinan hasilnya akan berbeda. "Mungkin informasinya ada yang salah dan ada yang belum tahu pasti tentang rencana ini. Jangan sampai menolak karena informasi yang diterima belum komplet. Secara resmi memang belum kami sampaikan," ucapnya melalui sambungan telepon, Kamis (18/1/2018).
Sosialisasi baru akan dilaksanakan ketika kuota PKL yang akan dipindahkan sudah disetujui Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Mansur mengungkapkan pada pekan depan DPUP-ESDM DIY akan melakukan pemaparan di hadapan Sang Raja.
Dalam pemaparan itu juga akan disampaikan daya dukung gedung baru yang akan dibangun di bekas lahan eks Bioskop Indra. Proyek ini ditarget selesai pada tahun 2018. Bangunan dari zaman Belanda itu akan disulap jadi gedung tiga lantai yang diperuntukkan sebagai pusat kuliner dan PKL.
"Daya dukungnya akan dihitung berapa, karena baru proses perencanaan. Nanti berapa dan siapa saja yang akan ditempatkan di sana, akan dipaparkan dulu. [Tergantung] Pak Gubernur arahannya gimana. Baru akan ada sosialisasi dan rembukan dengan komunitas di Malioboro, termasuk PKL," tambahnya.
Dalam berbagai kesempatan, Mansur kerap mengatakan, kemungkinan PKL yang dipindah adalah mereka yang berposisi di depan Mirota Batik. Hal ini langsung mendapat sambutan negatif dari PKL.
Joni, salah satu pedagang batik di depan Mirota Batik, mengaku tidak mau dipindah. Ia hanya bersedia direlokasi asal semua PKL di Malioboro ikut dipindahkan secara berbarengan.
Jika yang dipindah hanya sebagian, dengan tegas Joni menjawab tidak setuju. "Itu enggak adil. Yang di dalem akan mati dan kalah oleh yang di luar," ucapnya berapi-api.
Sebab, katanya, jenis konsumen Malioboro adalah wisatawan yang berjalan ngalor-ngidul, dan saat melihat barang bagus langsung berhenti. Ia sangsi dagangannya laku jika dipindahkan ke Eks Bioskop Indra.
Senada dengan Joni, Udin, PKL di depan Mirota Batik, juga tidak setuju dengan wacana Pemda DIY. Menurutnya, jika PKL dipindah maka ciri khas Malioboro akan lenyap. "Dan belum tentu nanti wisatawan mau beli kalau dipindah ke sana."
