Camat dan Kades Diminta Ikut Awasi Pemilu 2019

KPU Kulonprogo menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Harianjogja.com, KULONPROGO -- KPU Kulonprogo menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersama Camat dan Dukuh se Kulonprogo, Senin (29/1/2018).

Bertempat di Gedung Kaca, Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, KPU Kulonprogo mengharapkan kerjasama dari setiap perserta yang hadir untuk ikut mengawal penyelenggaraan pemilihan umum.

Ketua KPU Kulonprogo Muh. Isnaini, berharap setiap camat dan kepala desa yang datang mampu menjadi pengawas atau tugas-tugas lain untuk mensukseskan pemilu untuk periode kepemimpinan 2019 - 2024 mendatang.

"Karena di 2018 ini sebenarnya kita sudah harus bersiap, lebihnya di 17 Agustus 2017 kita sudah menerima pendaftaran partai politik, dan 17 Februari ini kita dapat mengumumkan partai [politik] mana saja yang dapat mengikuti Pemilu di 2019," kata Muh Isnaini.

Ia turut menjelaskan, walaupun diselenggarakan di 2019, persiapan pemilu dari tahun 2017 juga berarti di 2018 aktivitas KPU dan politik semakin banyak.

Hal tersebut terbukti bagaimana kegiatan uji publik jumlah daerah pilih, verifikasi faktual parpol, hingga perekrutan panitia pemungutan suara dan kecamatan telah dilangsungkan di Januari hingga Maret ini.

"Makanya tahun ini disebut tahun politik, karena semua unsur sudah berjalan menuju pemilu 2019," jelas pria yang akrab disapa Is itu.

Menggantikan kehadiran Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Plh Sekda, Djoko Kus Hermanto menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu yang sudah di depan mata, pasti membuat aktivitas politik sudah mulai terjadi.

Agar tidak terjadi permasalahan, hal tersebut sudah sepantasnya dikawal bersama agar seluruh tahapan pemilu yang telah bergulir dapat berjalan dengan baik.

"Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran serta dan partisipasi semua pihak termasuk didalamnya adalah masyarakat dan semua pemangku kepentingan," katanya.

Ia tidak menampik bahwa dalam pelaksanaannya masih ada celah dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti celah money politic maupun black campaign yang masih dimanfaatkan oleh orang yang mau mencari keuntungan pribadi dalam meraih suara rakyat.

"Hal tersebut tentunya dapat menjadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara maupun peserta pemilu dan juga sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat pemilih," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.