Advertisement
PEMILU 2019 : Tentukan Dapil, KPU Bantul Himpun Pendapat dari Parpol dan Akademisi
Advertisement
KPU Bantul mengadakan tahapan Pemilu 2019 yakni uji publik penataan daerah pemilihan (dapil)
Harianjogja.com, BANTUL--KPU Bantul mengadakan tahapan Pemilu 2019 yakni uji publik penataan daerah pemilihan (dapil) di Hotel Grand Dafam Rohan, Kamis (8/2/2018) pagi.
Advertisement
Dalam acara ini, perwakilan dari 16 partai politik (parpol) menyampaikan pendapatnya terkait tiga draft opsi dapil yang telah disiapkan. Tidak hanya dihadiri oleh perwakilan parpol, unsur akademis pun juga hadir dalam acara ini.
Ketua KPU Bantul, Johan Komara mengatakan dapil merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang. Pasalnya dapil ini bakal menjadi medan kompetisi para kandidat calon legislatif (caleg) yang maju nantinya. Baik caleg antar parpol ataupun yang berada dalam satu parpol yang sama.
Menurut Johan, tiga draft opsi dapil ini telah disusun prinsip penataan dapil. Yakni kesetaraan suara, taat pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, coterminus atau linier dengan dapil provinsi DIY, kohesivitas, integralitas wilayah, dan berkesinambungan.
"Sudah kami susun sesuai ketentuan yang ada. Pada uji publik ini kami minta pendapat publik mana opsi yang dianggap paling tepat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi
- Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
Advertisement
Advertisement