Kisah Udi, Petugas yang Berjalan 12 Km Demi Jalur Kereta Aman Dilalui
Udi Analisa berjalan sekitar 12 km setiap hari memeriksa rel dari Patukan ke Lempuyangan demi memastikan perjalanan kereta tetap aman.
Setelah pelantikan akan segera digelar bimbingan teknis
Harianjogja.com, JOGJA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja melantik 42 panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Hotel Gowongan Inn, Jumat (9/3/2018).
Dalam proses pelantikan semua anggota PPK dan PPS mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengatakan, setelah pelantikan pihaknya segera menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas PPK dan PPS terkait pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.
Ia meminta semua PPK dan PPS segera mempersiapkan diri karena pelaksanaan Pemilu 2019 akan berbeda dengan Pemilu 2014 lalu. Pemilu 2019 akan digelar secara serentak mulai dari pemilihan DPR RI, DPD RI, pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten, serta pemilihan presiden.
Tiap tempat pemungutan suara (TPS) nantinya ada lima kotak suara. "Lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Jadi PPK dan PPS harus mempersiapkan secara kemampuan dan kredibilitas," kata Wawan.
Ia meyakini semua PPK dan PPS yang terpilih hasil seleksi tersebut adalah orang-orang yang berintegritas dan bisa menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Udi Analisa berjalan sekitar 12 km setiap hari memeriksa rel dari Patukan ke Lempuyangan demi memastikan perjalanan kereta tetap aman.
Sarwendah mengaku fitur Instagram Live miliknya dibatasi selama setahun. Ia juga menjelaskan unggahan video call Ruben Onsu diturunkan Instagram.
Warga Gondomanan, Andri Surya Kusuma, memilih transmigrasi ke Konawe Utara untuk mengembangkan usaha pertanian serai dan nilam.
Muhaimin Iskandar meminta BUMN tambang dan pupuk memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan mengarahkan CSR untuk pengentasan kemiskinan.
KSPI dan Partai Buruh akan menggelar demo di 38 provinsi pada 15–30 Oktober 2026, menuntut UMP 2027 naik 7,5%–9,5%.
Pansus DPRD Jogja mematangkan aturan tata beracara BK, mencakup sanksi etik, bukti digital, batas pengaduan, dan perlindungan pelapor.