Guru di Ponorogo Kecelakaan, Motornya Malah Dibawa Kabur Pencuri
Motor Honda Beat milik guru di Ponorogo dibawa kabur setelah kecelakaan. Polisi menangkap terduga pelaku di Kabupaten Kediri.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan membentukan Tim Koordinasi tingkat kabupaten
Harianjogja.com, SLEMAN-Kepala Dinsos Sleman Sri Murni Rahayu mengatakan pihaknya kini mulai melakukan persiapan dalam penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada para keluarga penerima manfaat (PKM).
Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan membentukan Tim Koordinasi tingkat kabupaten. Saat ini untuk penyaluran BPNT di Kabupaten Sleman telah disiapkan pendamping yang terdiri atas satu orang Koordinator Tenaga Kerja Sosial (TKS) beserta 17 Koordinator Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), satu orang Koordinator Program PKH beserta 179 pendamping Program PKH, serta dua pendamping dari aparatur desa.
http://m.harianjogja.com/?p=902131">Baca juga : Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Molor
Dengan adanya pendamping PKH ini diharapkan dalam pelaluran BPNT tidak lagi menemui kendala. “Rencana April nanti BPNT sudah mulai disalurkan, dan dengan adanya pendamping PKH ini harapannya dapat membantu dalam proses pencairan maupun mengakes program lainnya,” kata dia, Minggu (11/3/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Motor Honda Beat milik guru di Ponorogo dibawa kabur setelah kecelakaan. Polisi menangkap terduga pelaku di Kabupaten Kediri.
Rute Trans Jogja ke Gunungkidul belum terealisasi meski dikaji sejak 2025. Warga berharap layanan ini mengurangi kepadatan Jalan Jogja-Wonosari.
Jogja Expo 2026 membuka peluang UMKM DIY memasuki rantai pasok haji dan umrah. Kerja sama awal yang terbentuk mencapai sekitar Rp1 miliar.
Simak cara cek status penerima BPNT Rp600.000, syarat kepesertaan, penyebab bantuan belum masuk rekening, dan langkah penarikan tunai.
Ganti rugi pengadaan tanah Tol Solo-Jogja di Sleman mencapai Rp19,5 miliar untuk 11 objek di Moyudan dan Gamping.
PDIP mendukung putusan MK yang memerintahkan revisi UU Peradilan Militer dalam dua tahun untuk memperjelas yurisdiksi peradilan.