30 Tahun Berlalu, Festival Udin Kembali Tagih Keadilan
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Ilustrasi sertifikat./JIBI-M. Ferri Setiawan
Harianjogja.com, BANTUL-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul tahun ini akan memfokuskan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah pesisir pantai selatan sebagai bentuk dukungan terhadap visi misi Gubernur DIY yang ingin menjadikan kawasan pesisir selatan sebagai halaman muka.
Selain itu, PTSL di wilayah pesisir juga untuk memberikan kepastian bagi investor yang akan berinvestasi di Bantul, khususnya di pesisir, “Jadi investor yang akan berinvestasi nantinya mendapat kepastian karena tanahnya jelas sudah bersertifikat,” kata Kepala BPN Bantul, Yohanes Parma, di kantornya, Jumat (13/4/2018).
Ada lima desa yang menjadi perioritas sasaran PTSL di pesisir di sekitar Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Bantul dari Parangtritis Kretek hingga Kuwaru Srandakan, yakni Desa Parangtritis, Trihanggo, Srigading, Murtigading, dan Poncosari. Yohanes mengatakan setelah selesai di lima desa tersebut, pihaknya juga akan menyasar di 28 desa di sembilan kecamatan di Bantul.
PTSL merupakan program Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ BPN. Program tersebut merupakan pendataan tanah yang belum bersertifikat, kemudian menerbitkan sertifikat secara gratis untuk masyarakat. Tahun ini Bantul mendapat jatah sebanyak 76.000 bidang tanah dalam program PTSL. Jatah tersebut lebih banyak dari tahun lalu sebanyak 25.900 bidang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.