Pemerintah Kewalahan Awasi Data Produksi Hasil Tambang

Uli Febriarni

Selasa, 05 Juni 2018 - 09:15 WIB

Yudhi Kusdiyanto

Pemerintah Kewalahan Awasi Data Produksi Hasil Tambang

Ilustrasi penambangan pasir - JIBI

Harianjogja.com, KULONPROGO—Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral (BP3-ESDM) Wilayah Kulonprogo kewalahan mengawasi aktivitas penambangan di Bumi Menoreh. Balai tersebut menyatakan minimnya sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama pengawasan.

Kepala BP3-ESDM Wilayah Kulonprogo, Eko Susanto, mengungkapkan pengawasan belum optimal karena baru ada tiga petugas checker atau pengawas yang mengawasi aktivitas penambangan. Tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang ditambang meliputi batu andesit, pasir batu dan tanah uruk. Jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan lokasi operasional penambangan.

"Total ada sekitar 40 usaha penambangan di wilayah Kulonprogo," kata dia, Senin (4/6/2018).

Kendati jumlah petugas terbatas, BP3-ESDM tetap berusaha meningkatkan pengawasan. “Untuk pengawasan volume produksi hasil tambang, kami selalu berkoordinasi dengan Badan Kekayaaan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Kulonprogo,” katanya.

BACA JUGA

Penambang Emas di WPR Kalirejo Tak Boleh Pakai Merkuri

Eko mengatakan, BP3-ESDM memilik data volume produksi hasil tambang dari masing-masing perusahaan tambang. Data tersebut sering selisih dengan hasil pendataan BKAD yang digunakan sebagai dasar perhitunan penarikan pajak daerah. Kebenaran data volume produksi hasil tambang akan diperhitungkan dengan izin usaha tambang dari perusahaan tambang bersangkutan. Jika volume produksi sudah terpenuhi, BP3-ESDM akan menutup sementara operasional penambangan meskipun masa izin belum berakhir.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo, Triyono, mengungkapkan pada 2018 BKAD ditarget mengumpulkan retribusi sebesar Rp16 miliar. Ia menjelaskan, pendapatan retribusi MBLB masih tergolong rendah karena masih ada penambang pasir di sejumlah titik penambangan Sungai Progo yang enggan membayar retribusi. Namun setelah diundang dan didekati secara intensif, mereka akhirnya bersikap kooperatif, sehingga langkah yang sama yakni mengundang penambang akan dilakukan lagi oleh Pemkab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News