Upah Buruh Jogja 2018 Terendah se-Indonesia, Pemda DIY : UMP 2019 Tunggu Rapat Tripartit
Ilustrasi buruh atau pekerja. - JIBI Harianjogja.com, JOGJA- Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 untuk DIY sebentar lagi akan diumumkan.
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih akan menggelar pertemuan tripatrit antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 meski Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan sebesar 8,03 persen.
"Besarannya [UMP] berapa nanti berdasarkan diskusi yang ada," kata Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Gatot Saptadi di Kantor Kepatihan Yogyakarta, Jumat (19/10/2018).
Ia menargetkan pembahasan UMP 2019 bisa selesai pada November 2018 sehingga Januari 2019 bisa ditetapkan secara serentak.
Mekanisme penetapan UMP, menurut dia, akan tetap mempertimbangkan angka inflasi dan produk domestik regional bruto (PDRB) DIY.
Dengan demikian, ia berharap tidak ada pelanggaran terhadap regulasi yang telah diberlakukan sebelumnya dalam menentukan UMP. "Kita tidak mau melanggar regulasi yang telah dituangkan dalam peraturan," kata Gatot.
Ia mengakui jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), UMP DIY pada 2018 menempati peringkat terendah dari seluruh provinsi di Indonesia yakni Rp1.454.153.
Meski demikian, menurut Gatot, dalam memutuskan kenaikan UMP 2019 Dewan Pengupahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, pengusaha serta perwakilan serikat buruh tetap dilibatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
"Artinya tetap kita akan duduk bersama agar tidak ada yang dirugikan," kata dia.
Sumber : Antara
