Sultan HB X memberikan keterangan kepada wartawan setelah apel operasi lilin Progo 2018 di Mapolda DIY, Jumat (21/12/2018). /Harian Jogja-Yogi Anugrah
Harianjogja.com, SLEMAN - Badan Kehormatan (BK) DPD RI memberhentikan sementara senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dari jabatannya.
Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X yang juga suami Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) GKR Hemas mengaku belum mengetahui hal tersebut.
"Ora ngerti aku malahan [Tidak tahu saya malah]. Tidak tahu alasannya opo, saya tidak tahu," kata Sultan usai gelar apel operasi lilin Progo 2018 di Mapolda DIY, Jumat (21/12).
Terkait dengan alasan pemberhentian karena GKR Hemas 12 mangkir tidak masuk kerja atau menjalankan tugasnya. HB X menjawab untuk hal itu tidak mengetahuinya, tetapi kemungkinan hal itu bisa terjadi. Termasuk bisa juga karena aspek politik yang mempengaruhi. Meskipun begitu Sultan mengaku tidak mempermasalahankannya.
"Ra popo, tidak masalah karena tidak mengakui pimpinannya, kan gitu," kata Sultan sambil menuju mobil dinasnya meninggalkan Mapoda DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polres Sleman masih melakukan penyelidikan terhadap kasus perusakan enam unit mobil yang terparkir di salah satu indekos di wilayah Dusun Kronggahan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, oleh orang tidak dikenal, Selasa (18/9/2019) malam.
Pakar Forensika Digital UII menilai markas judi online internasional di Jakarta menjadi ancaman serius cybercrime bagi Indonesia.
Long weekend 14–17 Mei 2026 di Jogja dipenuhi agenda wisata, budaya, dan event menarik. Simak rekomendasi lengkapnya di sini.
Pemkab Bantul turunkan tarif pantai barat jadi Rp5.000 per destinasi mulai Juli 2026. Skema baru dinilai lebih adil bagi wisatawan.
Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Jaksa juga minta denda dan uang pengganti.
KID DIY fokus pada penguatan informasi kebencanaan hingga tingkat kelurahan. Sistem terpadu disiapkan untuk cegah simpang siur saat darurat.
