Kemenkeu Kaji Skema Whoosh, Layanan Harus Tetap Berjalan
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
Ilustrasi. /Bisnis-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, BANTUL – Dari 14 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diharuskan menjalani Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) persentase pemilih mencapai 75,4%. Hal tersebut menurun dibandingan dengan partisipasi pemilih pada 17 April lalu.
“Secara prinsip persentase tersebut memang menurun, kemarin pada tanggal 17 kan kami bisa mencapai 82% tapi dengan adanya PSU ini memang menurun, kami mengira faktornya adalah banyak pemilih yang tidak libur kerja,” kata Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bantul, Mestri Widodo ketika dihubungi Harian Jogja Pada Sabtu (27/4/2019).
Menurutnya persentase tersebut menunjukan hasil baik, bahwa masih ada pemilih yang mau melakukan pemilihan ulang di 14 yang ada di Bantul.
“Secara umum dari 3.040 TPS persentasenya adalah 0,46 persen dari total keseluruhan, dan kami mencatat partisipasi pemilih tertinggi ada di Pajangan, totalnya mencapai 91 persen, jadi dari total presentase hari dan di tanggal 17 April lalu, kami masih mencapai target yaitu 82 persen,” lanjut Mestri.
Selain itu Mestri mengatakan bahwa hasil pantauan PSU dan PSL hari ini berjalan lancar dan pihaknya tidak menemukan masalah sama sekali dari segi apapun dan ada empat orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang harus diganti guna melancarkan jalannya PSU dan PSL.
“Hasil pantauan kami tidak ada masalah sama sekali, semuanya sudah mengantisipasi akan adanya kesalahan administrasi lagi dan dari bawaslu sendiri menarik empat PTPS yang menyebabkan terjadinya PSU dan PSL ini, kalau detailnya empat orang itu dimana saya kurang tau, tapi salah satunya ada yang di Pandakan,” kata Mestri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.
MK menilai gugatan syarat administrasi Gibran tidak relevan dan telah melampaui tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.