Menkeu Purbaya Diminta Selamatkan Industri Tekstil
Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil.
Tugu Yogyakarta/webtempatwisata.com
Harianjogja.com, JAKARTA--Tingginya biaya retribusi yang dipungut pemerintah daerah menjadi kendala dalam menggelar jaringan internet padahal infrastruktur internet makin berperan penting untuk perekonomian suatu daerah. Demikian disampaikan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).
Jaringan internet yang andal membuat suatu daerah lebih maju secara teknologi informasi dan komunikasi, bahkan mendorong pengembangan kota pintar atau smart city di daerah tersebut.
Sekjen Apjatel Bambang Prastowo mengatakan beberapa daerah sadar dengan pentingnya infrastruktur internet sehingga menjadikan penerimaan daerah pertimbangan kedua. Salah satunya adalah Pemkot Jogja yang mempermudah penggelaran jaringan di Jln. Sudirman—Jln. Tugu.
Bambang mengatakan di ruas jalan tersebut, pemkot menurunkan kabel yang melintang di atas permukaan jalan ke bawah tanah. Dalam penertiban tersebut pemerintah daerah setempat memberi insentif dengan membebaskan biaya pemasangan kabel di bawah tanah atau ducting kepada operator telekomunikasi.
“Mereka [Pemkot Yogyakarta] tidak menargetkan itu sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), mereka sadar dengan adanya internet cepat itu, akan mengundang wisatawan untuk masuk, ekonomi tumbuh,” kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (13/6/2019).
Bambang mengatakan proyek Sudirman—Tugu di Jogja baru berupa studi percontohan. Jika berhasil, Bambang optimistis kebijakan tersebut bisa diterapkan secara merata di Yogyakarta.
Dia mengatakan dengan metode itu, pemerintah secara tidak langsung telah berhasil menertibkan daerah tanpa mengurangi kualitas layanan internet di tempat tersebut.
“Karena ada internet cepat orang kirim gambar dan status, ‘masakan enak daerah sini’, itu yang kurang dipikirkan daerah lain. Jangan lupa untuk menjadi smart city juga membutuhkan akses internet” kata Bambang.
Bambang menjelaskan dalam menghitung retribusi, setiap daerah memiliki tolak ukur yang berbeda-beda. Beberapa daerah, kata Bambang, ada yang menghitung retribusi berdasarkan panjang kabel, jumlah tiang, nilai lahan yang di sewa, nilai lahan yang dilewati, hingga keluasan tiang yang ditanam.
“Perhitungannya juga beda-beda ada yang harus bayar per bulan, ada juga yang sekali bayar di awal,” kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil.
Bedah buku berjudul Budidaya Bawang Merah Asal Biji digelar di Padukuhan Dayakan 2, Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, Rabu (20/5).
Katarak kini banyak menyerang usia muda. Faktor diabetes dan paparan UV jadi penyebab utama, kenali gejala sejak dini.
Garebeg Besar 2026 di Keraton Jogja digelar tanpa kirab prajurit. Prosesi tetap sakral meski format disederhanakan.
Jadwal KRL Jogja–Solo terbaru 2026 lengkap dari Tugu ke Palur. Tarif Rp8.000, perjalanan cepat, praktis, dan hemat.
DPRD Bantul dukung penataan guru honorer jadi PPPK. Pemkab setop rekrutmen honorer baru hingga 2026.