Marbot di Sleman Dapat Santunan BPJamsostek Rp42 Juta di Milad DMI
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
Warga mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih dari Polsek Girimulyo di Dusun Ngaglik, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Jumat (28/6/2019). /Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara
Harianjogja.com, JOGJA-- Musim kemarau 2019 ini menyebabkan sejumlah titik mengalami krisis air bersih, seperti di Gunungkidul dan Bantul. Droping air bersih sampai saat ini masih bisa ditangani Pemerintah Kabupaten.
Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantara mengatakan warga di sejumlah titik terus mengajukan permintaan air bersih. Droping air untuk memenuhi kebutuhan warga yang dilanda krisis air hingga kini belum mengalami kendala. "Sampai saat ini Kabupaten masih mampu menangani kebutuhan atau permintaan droping air warganya," kata Biwara kepada Harian Jogja, Kamis (4/7/2019).
Dari sejumlah wilayah yang mengajukan dropping air, paling banyak berasal dari daerah Gunungkidul. Hingga Kamis kemarin, tercatat permintaan air bersih berasal dari delapan kecamatan. Pemkab Gunungkidul pun menyalurkan sebanyak 360 tanki air. "Droping air paling banyak di dua kecamatan. Sebanyak 300 tangki, dikirim untuk Girisubo 200 tangki dan Rongkop 100 tangki. Sisanya kecamatan lainnya yang mengajukan droping," katanya.
Adapun di wilayah Bantul, Biwara mengatakan dropping air bersih dilakukan di empat kecamatan. Meliputi, Kecamatan Pleret, Dlingo, Piyungan dan Pandak. "Ada 10 dusun di empat kalurahan berbeda. Sampan saat ini dilaporkan BPBD Bantul sudah mendroping sebanyak 10 tangki air," katanya.
Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan air bersih. Pasalnya, Pemda DIY menyiapkan 500 tangki untuk memenuhi permintaan air bersih warga selama bencana kekeringan berlangsung. "Satu tangki kapasitasnya 5.000 liter. Sudah disiapkan oleh Dinsos. Kami, juga siap dengan tiga armada tangki bila diperlukan," katanya.
Selain itu, BPBD juga membuka layanan bantuan (help desk) untuk dropping air ini. Ini merupakan pelayanan bagi warga, instansi atau komunitas yang akan membantu droping air ke daerah-daerah yang membutuhkan. BPBD Kabupaten, lanjutnya, terus mendata kebutuhan air dan koordinasi dengan kecamatan. "Permintaan droping akan mengikuti kondisi ketersediaan air warga. Semakin lama berlangsung hari tanpa hujan, diprediksi permintaan akan meningkat," katanya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Untung Sukaryadi mengatakan hingga kini permintaan droping air masih belum ada lonjakan. Untung mengaku Pemda siap untuk menggelontorkan dana bantuan sesuai kebutuhan di lapangan. "Yang namanya bencana kemanusiaan, kami selalu siap. Tapi sampai saat ini permintaan droping air masih wajar," katanya.
Dhony Kristanto, Ketua FK Tagana DIY mengatakan Tagana DIY menyiapkan setidaknya 750 tangki air bersih yang dialokasikan dari APBD DIY. Jumlah tangki yang disediakan, kata Dhony, disiapkan untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat di lokasi kekeringan. "Kami konsentrasi untuk proses Pendistribusian Juli dan Agustus. Masing-masing 375 tangki SEtiap bulannya," kata Dhony.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
Kita harapkan Pemkot Yogyakarta dapat menyiapkan menu Mustika Rasa guna atasi stunting di Yogyakarta
Veda Ega Pratama finis di posisi ke-20 pada sesi Practice Moto3 Aragon 2026. David Almansa menjadi pembalap tercepat di MotorLand Aragon.
FIFA mengubah aturan pelaksanaan hukuman pemain Argentina pasca-final Piala Dunia 2026. Paredes dan Molina tetap diskors, tetapi bisa menjalani sanksi di laga p
Desta resmi mundur dari Vindes Corp. Simak perjalanan dan gurita bisnis kreatif Vindes yang berkembang dari konten YouTube menjadi ekosistem hiburan, olahraga,
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi realokasi anggaran MBG mulai 2028 untuk memenuhi putusan MK terkait pemisahan dana MBG dari belanja pendidikan.