Dishub: Jalan Desa di Bantul Masih Banyak yang Butuh Lampu

Petugas dari Dishub Bantul memasang lampu penerangan jalan di Jalan Bantul Km 5, tepatnya di sekitar Jembatan Winongo, Desa Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, beberapa waktu lalu. - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
07 Juli 2019 17:57 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Jalan kabupaten dan jalan desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul masih memerlukan tambahan lampu jalan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, Agung Kurniawan mengatakan saat ini lampu jalan yang sudah terpasang di jalan kabupaten dan jalan desa di Bantul mencapai sekitar 6.000 titik. Kendati begitu, dia tak menampik kebutuhan penerangan untuk jalan kabupaten dan jalan desa di Bantul masih sangat banyak.

Berdasarkan hasil analisa tim penerangan jalan umum (PJU) Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, total kebutuhan lampu jalan di Bantul mencapai sekitar 12.000 titik. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan panjang jalan kabupaten dan jalan desa.

Diakui dia, penerangan jalan harus ada di tiap 50 meter jalan. Padahal panjang jalan kabupaten di Bantul hingga kini totalnya mencapai sekitar 609,44 kilometer dan panjang ruas jalan desa sekitar 164 kilometer.

Oleh karena itu, tahun ini Dishub Bantul diakui Agung telah menargetkan pemasangan lampu di 900 titik jalan desa dan jalan kabupaten yang tersebar di 17 kecamatan se-Kabupaten Bantul. Tak tanggung-tanggung, Dishub Bantul pun sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk memasang lampu di ratusan titik tersebut. “Kalau ditambah 900 titik, artinya tahun ini sudah hampir 7.000 titik jalan [jalan desa dan jalan kabupaten] diterangi lampu,” kata Agung kepada Harianjogja.com, Minggu (7/7/2019).

Soal jenis lampu yang akan dipasang, Agung menjelaskan ada tiga macam, yakni LED, lampu konvensional dan lampu berpanel surya. "Tergantung ketersediaan anggaran dan jaringan listrik,” imbuh dia.

Pengadaan lampu jalan, pun tidak bisa dilakukan serta merta sampai ribuan unit. Keterbatasan anggaran memaksa Dishub melakukannya secara bertahap.

Selain itu pemasangan lampu juga tidak otomatis langsung dianggarkan melainkan perlu ada usulan dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa sampai kabupaten. “Usulan masyarakat tersebut kemudian disurvei oleh tim,” kata dia.