Kulonprogo Butuh Regulasi Khusus Ekonomi Kreatif
Meta Nuci Ferawati, pemilik brand perhiasan dan aksesori Uparengga menunjukkan ragam produknya, di Dinas Koperasi dan UKM DIY, Jogja, Minggu (4/8)./ Harian Jogja - Kusnul Isti Qomah Harianjogja.com, WATES—Kabupaten Kulonprogo masih memiliki kendala dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif karena pemerintah setempat belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur hal itu. Kondisi ini turut dirasakan, Dinas Perdagangan selaku pihak yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.
"Kalau bicara ekosistem ekonomi kreatif, tentu kita bicara tentang kebijakan yang mendorong atau memotivasi tumbuhnya ekonomi kreatif secara konkrit. Ini yang belum tampak di Kulonprogo," kata Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kulonprogo, Dewantoro, Sabtu (7/9/2019).
BACA JUGA :
Lebih lanjut dia menjelaskan, belum adanya kebijakan ekonomi kreatif berdampak pada kurangnya fasilitas pengembangan ekonomi kreatif. Pun demikian di sektor pendidikan. Masih sedikit sekolah-sekolah yang memiliki ekstra kurikuler khusus untuk menstimulasi daya pikir siswa menuju ekonomi kreatif.
Menurutnya untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif harus dimulai dari bawah dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Setelah itu menguatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan mencipta kebijakan yang khusus mengatur proekonomi kreatif ini.
Salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh pihaknya untuk menumbuhkan ekonomi kreatif yakni rutin mengadakan pelatihan dengan memanfaatkan bahan baku lokal menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Dia berharap, apa yang dilakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi mendorong OPD yang membidangi usaha kecil menengah (UKM) atau industri kecil menengah (IKM) memberikan bantuan stimulan kepada para pengusaha cilik agar usaha mereka berkembang.
Ini diperlukan karena kendala UKM IKM di Kulonprogo adalah modal usaha dan pemasaran. Sehingga OPD terkait perlu membikin strategi khusus untuk mengatasi persoalan tersebut. Sejauh ini, menurutnya OPD hanya memberikan pembinaan dan belum sampai ke tahap pendamping pemasaran. "Selama permasalahan itu tidak teratasi, mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif akan sulit terlaksana," kata Hamam.
