Pedagang Pasar di Bantul Terus Digembleng Agar Mandiri

Kepala Disdag Bantul, Sukrisna Dwi Susanta (kiri) membuka Pelatihan Pedagang Pasar di Pasar Ngipik, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Senin (16/9/2019). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
16 September 2019 20:07 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Pedagang pasar tradisional di Bantul diminta untuk bisa lebih mandiri, terutama dalam mengelola lingkungan pasar tanpa harus tergantung pada pemerintah setiap saat. Pasalnya anggaran perbaikan berbagai fasilitas pasar yang dimiliki Pemkab terbatas.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Bantul, Sukrisna Dwi Susanta mengatakan Pemkab Bantul berkomitmen mengembangkan pasar tradisional yang merupakan sektor penggerak ekonomi kerakyatan. Salah satunya adalah dalam bentuk perbaikan fisik pasar dan berbagai sarana dan prasarana primernya, serta penguatan para pedagang.

Dia mengatakan pasar rakyat sangat potensial sebagai penggerak ekonomi masyarakat. "Total ada 32 pasar rakyat di Bantul dan jumlah pedagang sekitar 12.000. Jika satu pedagang memiliki empat anggota keluarga maka ada sekitar 48.000 orang yang dapat manfaatnya," kata Sukrisna, saat membuka acara Pelatihan Pedagang Pasar di Pasar Ngipik, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Senin (16/9/2019).

Pelatihan tersebut, kata Sukrisna, diikuti sekitar 40 pedagang Pasar Ngipik dan pedagang Pasar Panasan Piyungan itu. Selain menyiapkan fasilitas pasar, pedagang menurut dia juga harus mandiri dalam menjaga pasar, misalnya menjaga kebersihan, menata dagangan dengan baik agar menarik pagi pembeli. "Sebagian sudah mulai membersihkan sendiri kios dan sekitarnya sebelum pulang. Saya harap ini menjadi kebiasaan para pedagang," kata Sukrisna.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pasar Disdag Bantul, Arum Bidayati mengatakan kemandirian pedagang pasar dituntut karena jika hanya mengandalkan pemerintah tidak maksimal. Pasalnya pemerintah memiliki skala prioritas dalam pemeliharaan pasar. “Di sisi lain anggaran perbaikan pasar juga terbatas,” ujar dia.

Dinasnya berharap pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dapat bersinergi bersama dalam mengembangkan pasar tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah. "Misalnya soal kebersihan sekitar kios atau lapak tidak perlu harus mengandalkan petugas kebersihan dinas. Sampah bisa dibawa ke tempat sampah. Sementara petugas tidak harus menyapu sampai kios tapi cukup mengambil dari tempat sampah," kata Arum.

Konsultan Pasar Rakyat dari Small and Medium Enterprises Development Centre (SMEDC) UGM Latif Pramana mengatakan sudah saatnya revitalisasi pasar menyasar ada sumber daya manusia, atau tidak hanya menyentuh fisik. Dengan demikian para pedagang merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola pasar. "Jangan apa-apa pemerintah. Perlu ada inisiatif sendiri," kata Latif.