Ini Usulan Pakar UGM untuk Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi

Harianjogja.com, SLEMAN--Tatanan kehidupan baru setelah adanya pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Hal ini harus fokus pada upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mardiasmo menuturkan dampak pandemi saat ini berbeda dari krisis moneter yang terjadi pada 1998 lalu. Pasalnya, seluruh sektor kehidupan terdampak yang menyebabkan banyak masyarakat tidak bekerja mulai kehilangan penghasilan.

BACA JUGA : Merajut Ekonomi Setelah Pandemi

Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya ada dua transformasi yang bisa dilakukan, yakni transformasi anggaran dan pelayanan publik. "Anggaran yang ada direalokasi untuk kepentingan publik. Sementara ini, dana lebih banyak pada kepentingan belanja aparatur," kata Mardiasmo dalam Webinar Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Sesuai Asas Good Governance yang diselenggarakan oleh Gama Multi Usaha Mandiri pada Senin (6/7/2020).

Menurut Mantan Wakil Menteri Keuangan periode Kabinet Kerja ini, pelaksanaan kedua program transformasi tersebut perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan optimalisasi digitalisasi data. Sementara untuk wadah dan model pelaksanaannya dengan menghidupkan kembali koperasi dan triple helix.

"Dengan koperasi, masyarakat bisa saling membantu untuk kembali mengumpulkan modal bersama. Sehingga, modal yang ada bisa digunakan untuk biaya produksi dan menjalankan kembali UMKM," jelasnya.

BACA JUGA : Pandemi Covid-19 dan Bank Indonesia 

Selain koperasi, pelaksanaan triple helix atau sinergi dari pemerintah, industri, dan akademisi bisa meningkatkan transformasi tersebut. "Pasca pandemi, kedua hal ini sangat relevan," kata dia.

Mardiasmo menuturkan percepatan program pemulihan kesehatan masyarakat saat ini juga harus segera dilakukan, seperti pemberian insentif bagi tenaga kesehatan serta bantuan sosial kepada masyarakat agar segera pulih secara ekonomi.

"Bisa melalui hibah, bantuan sosial, jaminan sosial, bantuan langsung tunai, insentif, dan relaksasi. Termasuk para perbankan menyalurkan dana kreditnya," tambahnya.

Sementara itu, Praktisi Pengelolaan Daerah, Devi Rahmawati menuturkan selama pandemi, kebijakan yang diterapkan sejumlah lembaga yaitu work from home. Dampaknya, kebijakan pelayanan dilakukan secara daring, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelaporan pajak, layanan kelurahan dan kecamatan.

Pengembangan e-government ini menurutnya harus terus dikembangkan di tengah pandemi sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19. Meskipun demikian, diakuinya ada tantangan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan minim kemampuan dalam pengelolaan teknologi informasi.

Terlebih, penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi ia nilai belum merata sampai ke daerah. "Masih timbul masalah dalam infrastruktur karena masih kurang memadai," tutur Devi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News