Sri Muslimatun Sebut Sudah Saatnya Pembangunan Dimulai dari Dusun

Dewan Pertimbangan Partai NasDem Sleman Sri Muslimatun yang juga Calon Bupati Sleman, pada kegiatan NasDem beberapa waktu lalu. - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
11 Oktober 2020 15:27 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN - Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman dinilai belum maksimal. Salah satu faktornya karena pembangunan yang belum merata. Inilah yang disorot calon bupati Sleman Nomor Urut 2, Sri Muslimatun.

Menurut pakar kesehatan masyarakat itu, sudah saatnya Sleman merealisasikan pembangunan dari dusun. Percepatan pembangunan meliputi sarana dan prasarana hingga infrastruktur dusun harus dibangun untuk pemerataan.

"Sudah saatnya menjadikan masyarakat di dusun-dusun sebagai subjek pembangunan. Dengan fokus pembangunan mulai dari dusun, target pemerataan dapat terlaksana. Konsep ini akan memberi peluang ekonomi lokal berkembang," katanya Minggu (11/10/2020).

Sri Muslimatun yang berpasangan dengan Amin Purnama (MuliA) meyakini, pembangunan dari dusun merupakan fondasi untuk pembangunan skala makro. "Realisasi program pembangunan yang besar, kita sukseskan dulu program-program kecil berbasis masyarakat. Ini harus dimulai dari dusun," jelasnya.

Baca Juga: Selain Tepat Pemakaian, Nakes Juga Harus Tepat dalam Melepaskan APD

Lebih lanjut, jika dusun memiliki infrastuktur dan sarana prasarana yang baik, kegiatan ekonomi lokal akan mudah berkembang. Nantinya, setiap dusun memiliki anggaran sendiri, memilki badan usaha milik dusun, bank sampah dusun hingga balai budaya milik dusun.

"Semua potensi dusun digali agar bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dusun. Membangun dusun sampai wangun. Itu menjadi salah satu fokus yang akan kami lakukan," katanya.

"Saya yakin, warga dusun di Sleman mampu mandiri, lebih sehat, bersih, rapi dan indah," tambah Cabup yang diusung PKS, Golkar dan NasDem tersebut.

Di kesempatan terpisah, Ketua DPW NasDem DIY, Subardi mengajak masyarakat untuk cermat memilih pemimpin yang berpengalaman. Subardi mengingatkan, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 9 Desember 2020 secara efektif hanya tiga tahun sebahaimana diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Baca Juga: Bawaslu RI Sudah Temukan 1.500 Pelanggaran Pilkada

Dengan masa dinas efektif tiga tahun, masyarakat diimbau selektif memilih pemimpin. Perlu memperhatikan kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan. Jika tidak, risikonya daerah tersebut sulit maju, bahkan mengalami kemunduran.

"Ini bukan soal kesempatan yang sama untuk memimpin daerah. Tetapi dengan hanya tiga tahun, kandidat dengan jam terbang tinggi lebih dibutuhkan," ucap Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Pilkada Sleman diikuti oleh tiga pasangan. Dari ketiga pasangan, hanya Sri Muslimatun merupakan petahana wakil bupati yang menjabat sejak tahun 2015.