WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Pusat merencanakan memulai pendistribusian vaskin Corona pada November mendatang, dengan beberapa kelompok menjadi prioritas vaksinasi, salah satunya tenaga Kesehatan. Meski demikian, sampai saat ini Pemda DIY belum mendapapat arahan pendistribusian vaksin tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun Setyaning Astuti, mengungkapkan untuk vaksinasi covid-19, pihaknya akan melaksanakan sesuai arahan Pemerintah Pusat. “Kita akan sesuai arahan Pemerintah Pusat. Kami belum mendapat surat resmi adanya distribusi vaksin tersebut,” ujarnya.
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, saat disinggung soal kebutuhan vaksin, menurutnya seluruh warga DIY membutuhkan, sehingga jumlahnya bisa mencapai 3,8 juta. “Semua penduduk butuh karena sejak kecil tidak ada yang mendapat vaksin covid-19,” kata dia.
Namun jika melihat ketersediaan, tetap harus ada prioritas untuk kelompok tertentu. Untuk itu, dibutuhkan kajian dari Dinas Kesehatan DIY bersama organisasi profesi tenaga Kesehatan untuk menentukan siapa saja yang menjadi prioritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Menkeu Purbaya memastikan rasio utang Indonesia masih aman meski naik menjadi 40,54 persen terhadap PDB dan tetap jauh di bawah batas UU.
Polri dan Kepolisian Cina melakukan pertukaran buronan. Tiga buronan asal Tiongkok dipulangkan, sementara satu WNI diserahkan ke Indonesia.
Fahri Hamzah dan Sri Sultan HB X membahas penataan kota DIY, penyediaan hunian terjangkau, serta pengembangan kawasan permukiman di masa depan.
SDN Pingit menilai Program Makan Bergizi Gratis membantu siswa dari keluarga prasejahtera. Selama hampir setahun berjalan, belum ada kasus keracunan makanan.
Regrouping SD di Gunungkidul berlanjut setelah lima sekolah digabung. Disdik masih mengkaji sekolah lain menyusul banyaknya SD yang kekurangan murid.