Kabar Kampus: FISIP UPNVY Gelar Diskusi Pentingnya Bisnis dan HAM

Webinar bertema Mendorong Praktik Bisnis Berbasis Penghormatan Pada Hak Asasi Manusia, yang digelar Laboratorium Pertahanan dan Keamanan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"Yogyakarta, Jumat (20/11/2020). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
21 November 2020 06:37 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Laboratorium Pertahanan dan Keamanan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) menggelar webinar bertema Mendorong Praktik Bisnis Berbasis Penghormatan pada Hak Asasi Manusia, Jumat (20/11/2020). Kegiatan yang digelar melalui Zoom meeting ini menghadirkan sejumlah narasumber berkelas dan kredibel di bidangnya.

Kepala Laboratorium Pertahanan dan Keamanan FISIP UPN Veteran Yogyakarta Ratnawati mengatakan praktik bisnis berbasis penghormatan pada HAM merupakan topik menarik saat ini. Alasannya, masalah bisnis dan HAM merupakan masalah global dan terjadi di hampir semua negara. Banyaknya konflik sosial yang dialami oleh tenaga kerja disebabkan oleh kegiatan bisnis. Untuk mengurangi konflik tersebut, pelaku bisnis harus mempunyai standar yang baik dalam menjalankan praktik bisnisnya.

Meskipun banyak negara meratifikasi panduan dan prinsip-prinsip HAM yang dikeluarkan oleh PBB namun akibat globalisasi, negara atau pemerintah kurang mengontrol pergerakan korporasi. "Akibat kurangnya kontrol pemerintah atau negara terhadap korporasi, maka korporasi sering terlibat dalam pelanggaran HAM. Seperti kebakaran hutan dan lahan, permasalahan isu lingkungan hidup, ataupun ketenagakerjaan. Ini perlu dibahas dan dikritisi," katanya saat menjadi moderator diskusi. 

Untuk itulah, dalam diskusi tersebut FISIP UPNVY menghadirkan lima narasumber yang kompeten untuk membahas isu global tersebut. Kelima narasumber masing-masing: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Mualimin Abdi, Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahaan Demokratik dan Pengentasan Kemiskinan UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif Indonesia Global Compact Network (IGCN) Josephine Satyono, serta dosen Jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta Nikolaus Loy.

"Diharapkan webinar ini memberikan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa dan khalayak umum tentang upaya global dan nasional dalam mempromosikan HAM dalam aktivitas bisnis dan mendorong penghormatan akan HAM," ujar Ratnawati.

Pemateri dari UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro menjelaskan dua kerangka global dalam mendorong praktek bisnis yang menghormati HAM. Kedua hal itu adalah UN Global Compact yang diluncurkan tahun 2000 dan UN Guiding Principles on Business and Human Rights tahun 2011. "Penerapan kedua komitmen internasional tersebut bergantung pada tindakan kolektif Anggota PBB dan praktiknya pada tingkat perusahaan yang berbasis pada voluntarism," kata Bate.

Direktur ELSAM Wahyu Wagiman mengingatkan prinsip mendasar sistem HAM internasional adalah ketika HAM dilanggar, korban harus memiliki akses terhadap pemulihan. Ketika perusahaan melakukan pelanggaran HAM, negara harus menjamin pemulihan yang efektif. "Dalam proses ini, negara dapat bermitra dengan NGOs dalam penyelidikan, pendampingan dan pemulihan hak-hak korban," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Mualimin Abdi berbicara terkait proteksi HAM di Indonesia, kondisi penegakan HAM khususnya para pekerja dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam melindungi pekerja. "Negara memiliki peran sentral dalam proteksi HAM melalui kebijakan politik, hukum atau kebijakan pembangunan lainnya," katanya.

Adapun dosen HI UPNVY, Nikolaus Loy memaparkan aktivitas bisnis bertujuan keuntungan sehingga cenderung eksploitatif, menimbulkan konflik dan melanggar HAM. Ke depan bisnis harus bisa menjadi instrumen perdamaian dan promosi HAM. "Tujuannya agar ada keseimbangan antara perusahaan dengan pekerja. Agar keduanya bisa saling menguntungkan," katanya.

Kepala Divisi Internal KSM Defensia FISIP UPN Veteran Yogyakarta, Anisa Aulia Salsabila, kegiatan tersebut merupakan kegiatan gabungan antara KSP Defensia dan KSP Iron Fire. Webinar diikuti tidak hanya dari mahasiswa di DIY-Jateng tetapi juga dari mahasiswa di Jawa Timur dan Sumatera. "Pada akhirnya, nanti artikel dari kelima narsumber akan kami rangkum dan diterbitkan dalam bentuk buku agar informasinya bisa dipahami oleh masyarakat,"katanya.