Warga Diajak Laporkan Pungli Lewat Forum Sapa Warga Magelang
Pemkot Magelang mengajak warga melaporkan pungli melalui forum Sapa Warga untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik yang bersih.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN- Unit Pelaksana Terpadu Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPT PKK) UPN “Veteran” Yogyakarta membuka program magang bagi mahasiswa.
Program ini merupakan salah satu upaya bagain UPT PKK UPN “Veteran” Yogyakarta dalam mendorong program Kampus Merdeka yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Berdasarkan informasi dari www.upnyk.ac.id, pendaftaran program magang ini dibuka tanggal 11 – 30 Januari 2021. Mahasiswa yang lolos akan diumumkan pada 1 Februari 2021, dan pelaksanaan magang pada 2 Februari hingga 1 Juli 2021.
Baca juga: Masker Transparan Bikin Cantiknya Kelihatan, Sudjiwo Tejo: Tidak Transparan Lebih Imajinatif
Syarat untuk pendaftar magang ini adalah mahasiswa aktif, minimal semester 6 dengan IPK 2,75 dan bersedia magang selama enam bulan. Hak peserta magang nantinya adalah mendapatkan Sertifikat Bukti Magang. Peserta juga membuat portofolio sesuai keahliannya.
Kepala bagian Unit Pelaksana Terpadu Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UPNVY, Dyah Probowati mengatakan magang merupakan sebuah wadah bagi para mahasiswa untuk merasakan langsung seperti apa dunia kerja. Tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus kuliah nanti.
Baca juga: Hari Pertama Pembatasan, Begini Kondisi Kafe di Sleman
“Dengan program magang ini, semoga mahasiswa dapat meningkatkan wawasan, dapat memperluas jaringan, meningkatkan kualitas diri dan dapat mempercepat memperoleh pekerjaan setelah lulus kuliah,” katanya, dikutip dari www.upnyk.ac.id, Senin (11/1/2021).
Diah menambahkan program magang akan berlangsung selama 6 bulan, mahasiswa juga dapat mengetahui kemampuan yang dibutuhkan untuk terjun di dunia kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Magelang mengajak warga melaporkan pungli melalui forum Sapa Warga untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik yang bersih.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.
MK menilai gugatan syarat administrasi Gibran tidak relevan dan telah melampaui tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Pew Research Center mencatat 10 negara dengan proporsi warga yang tidak berdoa setiap hari. Swedia tertinggi, disusul Hungaria dan Jerman.