Advertisement
Dugaan Korupsi Mandala Krida: KPK Periksa 3 Pejabat Pemda DIY

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - KPK memeriksa lima saksi dalam dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, Kota Jogja, pada Selasa (23/2/2021). Tiga saksi adalah pejabat di Pemda DIY.
Kelima saksi itu adalah Aminto Mangun Diprojo (pemilik PT Kenanga Mulya, PT Bimapatria Pradanaraya, dan PT Tata Analisa Multi Mulya), Thomas Hartono (swasta), Erlina Hidayati Sumardi (Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY), Suroyo (Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY), dan Sumadi (Inspektorat DIY)
Advertisement
BACA JUGA: UU Cipta Kerja Dinilai Bakal Menggerus Persawahan
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Sleman," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (23/2/2021).
KPK membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang menggunakan APBD DIY 2016-2017. Meski perkara tersebut sudah naik ke penyidikan, KPK belum mengumumkan tersangka.
"Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini. Pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka. Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kabar Duka! Istri Pendiri Djitoe Group Dewi Kartika Sari Meninggal Dunia
Advertisement

Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Daftar 10 Stasiun Kereta Api Terpadat Saat Long Weekend Iduladha 2025, Jogja Tidak Masuk
- Ritual Grebeg Kraton Jogja Dikembalikan ke Era Sri Sultan HB VII, Tak Ada Utusan Raja Mengantar Gunungan ke Kepatihan
- Toko Berjejaring di Semanu Gunungkidul Disatroni Perampok, Uang Puluhan Juta Raib Dibawa Kabur
- Puncak Arus Balik Iduladha 2025 dengan Kereta Api dari Jogja Diprediksi Mulai Minggu 8 Juni
- RS Panembahan Senopati Siap Jalankan KRIS Meski Pemerintah Menunda Penerapan Nasional
Advertisement
Advertisement