Kasus Daycare Little Aresha, 7 Pengasuh Minta Dibebaskan dari Dakwaan, Ini Alasannya
Tujuh terdakwa kasus Little Aresha meminta dibebaskan. Tim penasihat hukum menilai para pengasuh menjalankan SOP yang ditetapkan manajemen daycare.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman enggan menanggapi masalah tunggakan penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19. "Ngapunten, saya belum bisa menjawab terkait insentif nakes," kata Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo saat dikonfirmasi Harianjogja.com, Kamis (25/3/2021).
Baginya, persoalan insentif nakes cukup sensitif dan akan merembet kepada masalah lain. Padahal saat ini para tenaga medis juga masih menangani pasien Covid-19 dan berkonsentrsi menyelesaikan program vaksinasi. "Ini sangat sensitif," kata Joko.
Namun dalam wawancara pada Februari lalu, Joko mengakui adanya keterlambatan pembayaran insentif disebabkan masalah teknis-administratif. Salah satunya dipengaruhi adanya peraturan dari Pemerintah Pusat seringkali berubah. Adapun penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan disampaikan melalui rumah sakit masing-masing. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Sleman sekitar 600 orang.
BACA JUGA: Salah Satu Polisi Terduga Penembak Mati Laskar FPI Tewas dalam Kecelakaan
Terpisah, Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Aji Wibowo mengatakan Pemkab tetap menyediakan anggaran insentif bagi nakes yang menangani Covid-19 sesuai kewenangan Pemkab. Hanya saja rincian anggaran dan penyaluran insentif nakes yang mengetahui Dinkes.
"Untuk tahun ini kalau tidak salah rencana anggaran untuk insentif Nakes sebesar Rp24,09 Miliar," kata Aji dikonfirmasi terpisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Tujuh terdakwa kasus Little Aresha meminta dibebaskan. Tim penasihat hukum menilai para pengasuh menjalankan SOP yang ditetapkan manajemen daycare.
Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan ormas menyampaikan lima tuntutan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dishub DIY mengembangkan Sigap Aset untuk memantau perlengkapan jalan. Data 2026 mencatat kekurangan 27.590 unit dari total kebutuhan.
Bapanas dan Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan distribusi beras SPHP dan RPK menyusul temuan pengoplosan serta penjualan kembali dengan harga tinggi.
Pemkot Jogja menyiapkan pembiayaan melalui Jamkesda bagi korban kekerasan saat demonstrasi 28 Oktober 2026 setelah verifikasi Dinsos.
KSPSI AGN-ATUC Gunungkidul mengusulkan UMK 2027 minimal Rp2.659.000 atau naik 7,5%-10% demi menjaga daya beli pekerja.