RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Sri Sultan HB X. /Ist-Diskominfo DIY
Harianjogja.com, JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (29/6/2021) siang. Dalam rapat melalui daring tersebut membahas terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menyikapi tingginya angka kasus penularan Covid-19.
"Pembahasan [rapat] mengenai wacana pemberlakuan PPKM Darurat yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2021," kata Kepala Bagian Humas, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Ptotokol (UHP) Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, Selasa (29/6/2021).
Turut mendampingi Sultan dalam rapat tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biroro Yuswantono, dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiana.
BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Perbedaan Pandangan Hambat Penanganan Covid-19 Tanah Air
Ditya mengatakan dalam rapat tersebut Gubernur memberikan masukan agar pengetatan bisa dilakukan menyeluruh atau tidak hanya satu titik lokasi, misalnya mal. "Jangan sampai ditutup satu lokasi, kemudian mengalihkan atau menimbulkan kerumunan di tempat lain," kata Ditya.
Ditya enggan menyampaikan detail terkait wacana PPKM Darurat tersebut karena belum diputuskan oleh Pemerintah Pusat.
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, sebelum rapat mengatakan sampai saat ini DIY masih mengefektifkan PPKM Mikro untuk mengatasi tingginya kasus positif Covid-19 di DIY sejak beberapa hari terakhir. Baskara Aji mengatakan PPKM Mikro tahap pertama dinilai berhasil membatasi kegiatan masyarakat, namun akhir-akhir ini masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Kemenkeu menyatakan dana angsuran pertama KDKMP sebesar Rp40 triliun sudah disiapkan, tetapi masih menunggu tagihan Himbara.
Kekeringan melanda 17 kapanewon di Gunungkidul. Sebanyak 2.811 tangki atau 14,05 juta liter air bersih telah disalurkan.
DKP Bantul mengungkap kendala UMKM olahan ikan menembus pasar ekspor, mulai kapasitas produksi hingga rantai pasok.
Dispar Kulonprogo mempertemukan 30 pengelola desa wisata dengan 30 buyer Jateng-DIY melalui business matching paket wisata.
Gaji manajer Kopdes belum ditetapkan. Berikut gambaran penghasilan berdasarkan UMP 2026 setelah Suahasil Nazara menjadi Menkeu.