Beratnya Tugas Relawan Covid, DPRD Bantul Minta Pemkab Tambah Anggaran

Foto ilustrasi: Tenaga pikul membawa jenazah dengan protokol COVID-19 untuk dimakamkan di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/6/2021). - ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
07 Juli 2021 05:47 WIB Jumali Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL - Komisi A DPRD Bantul meminta Pemkab setempat untuk mengalokasikan penambahan anggaran penanganan pemulasaran dan pemakaman pasien Covid-19 untuk kalurahan pada refocusing APBD 2021.

Hal ini menyusul beratnya tugas dari relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang selama ini bertugas dalam pemakaman pasien Covid-19.

“Selama ini teman-teman relawan memang punya beban kerja yang berat, tapi belum sepenuhnya didukung anggaran yang memadai. Apalagi anggaran yang disiapkan dari kalurahan bagi relawan hanya makan, sedangkan untuk Alat Pelindung Diri (APD) harus meminta bantuan pihak swasta,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Bantul Jumakir, Selasa (6/7/2021).

Padahal, dalam sehari, lanjut politisi PPP ini, para relawan bisa melayani rukti dan pemakaman pasien Covid-19 lebih dari satu tempat. Selain penambahan anggaran, Jumakir menilai para relawan juga butuh peningkatan kapasitas. Sebab, tidak semua relawan di masing-masing kalurahan bisa melakukan pemulasaran pasien positif Covid-19.

Baca juga: PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, Ini Kritik ke Pemerintah

“Di samping vitamin, teman-teman ini juga perlu adanya pelatihan dan peningkatan SDM,” jelas Jumakir.

Terpisah, Ketua FPRB Bantul Waljito mengungkapkan, untuk pemakaman satu pasien Covid-19 dibutuhkan dana minimal Rp650.000. Besaran dana tersebut untuk ketersediaan APD 10 relawan yang melakukan pemakaman. 

“Itu baru kebutuhan minimal, belum sarana lainnya,” jelas Waljito.

Namun, belakangan dengan meningkatnya kematian pasien Covid-19, diakui Waljito telah berdampak kepada stok APD yang mulai menipis. Sementara, pihak kalurahan tidak siap dengan anggaran untuk pengadaan APD. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar masalah APD bisa diatasi oleh pihak kalurahan, dan Pemkab Bantul.

 “Meski kami bekerja sukarela, tapi kan juga harus memikirkan keselamatan kerja,” ungkap Waljito.