KPPS Pilur Gunungkidul Dibentuk, 230 TPS Siap Digunakan
KPPS Pilur Gunungkidul telah terbentuk untuk 230 TPS di 31 kalurahan. Simak tugas KPPS dan jumlah pemilih pada Pilur 26 September 2026.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, GUNUGKIDUL--Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan Kalurahan Bedoyo, Ponjong menjadi percontohan program Kampung Restorative Justice. Ke depannya, program penyelesaian masalah pidana di luar jalur pengadilan atau mediasi demi asas keadilan ini, akan diperluas ke desa-desa lain di Gunungkidul.
Kepala Seksi Intel, Kejari Gunungkidul, Indra Saragih mengatakan, penetapan Kalurahan Bedoyo sebagai Kampung Restorative Justice dilaksanakan di balai kalurahan, Jumat (11/2/2022) siang. Program ini merupakan yang pertama kali terlaksana di Gunungkidul.
Dia menjelaskan, dasar penetapan Kampung Restorative Justice mengacu pada Peraturan Kejaksaan Agung No.15/2020. Di dalamnya tertuang keputusan tindak pidana yang ancamanannya di bawah lima tahun dan kerugian kurang dari Rp2,5 juta maka bisa diselesaikan secara kekeluargaan. “Jadi untuk penyelesai tidak harus melalui proses pengadilan, tapi bisa lewat mediasi dengan mempertemukan pelaku dan korban,” kata Indra, Jumat.
BACA JUGA: Polisi Sebut Pengepungan Warga Wadas Hoaks, Netizen: Pembuat Hoaks Terbesar Adalah Penguasa
Dia menjelaskan penyelesaikan kasus hukum dengan cara mediasi sudah dilakukan di Kalurahan Bedoyo. Ia mencatat ada dua penganiayaan diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan.
“Bahkan untuk kasus penganiyaan dengan tersangka Kasemi Binti Kasmo Semito merupakan penanganan restorative justice pertama di Indonesia yang diselesaikan oleh tim dari Kejaksaan Negeri Gunungkidul,” katanya.
Berdasarkan penanganan inilah, menjadi salah satu acuan oleh Kejari Gunungkidul menetapkan Bedoyo sebagai Kampung Restorative Justice di Bumi Handayani. Kampung ini dibentuk sebagai pelaksana musyawarah mufakat dan perdamaian untuk penyelesaikan perkara pidana yang dilaksanakan oleh jaksa dengan disaksikan tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tokoh adat setempat.
“Tujuan didirikan Kampung RJ [Restorative Justice] untuk penyelesaian perkara pidana secara cepat sederhana dan dengan biaya ringan. Selain itu, juga untuk mengedepankan keadilan tidak hanya untuk tersangka, pelaku, tapi juga menyentuh masyarakat guna menghindarkan stigma negatif,” imbuh Indra.
Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Ismaya Hera Wardanie mengatakan Kampung Restorative Justice merupakan program dari Kejaksaan Agung. Rencananya, akan diberlakukan di seluruh Indonesia.
Untuk Gunungkidul, ia mengakui Kalurahan Bedoyo merupakan yang pertama. Rencananya program ini akan diperluas dengan menyasar ke kalurahan-kalurahan lain sehingga dapat berjalan lancar. “Ini baru tahap awal. Rencananya Kampung Restorative Justice akan terus kami perluas jangkaunnya sehingga kalurahan lain juga dapat menyelesaikan kasus pidana tanpa harus menjalani sidang di pengadilan,” kata Ismaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPPS Pilur Gunungkidul telah terbentuk untuk 230 TPS di 31 kalurahan. Simak tugas KPPS dan jumlah pemilih pada Pilur 26 September 2026.
Hampir 12 tahun Peridot Coffee and Eatery Klaten bertahan mengikuti perubahan tren kopi, dari mesin espresso hingga konsep slowbar.
PSEL Bogor Raya 1 senilai sekitar Rp2,8 triliun diminta akuntabel dan diproyeksikan mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun.
Badan Gizi Nasional terima anggaran indikatif Rp240,20 triliun untuk 2027. Sebanyak 97 persen dialokasikan langsung untuk program Makan Bergizi Gratis.
KA Ijen Ekspres tertemper mobil di perlintasan sebidang Jember. Pengemudi meninggal dunia, KAI Daop 9 imbau warga patuhi rambu lalu lintas.
Kepala BGN Sudaryono buka suara terkait kelanjutan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai adanya pergantian Menteri Keuangan.