Eko Suwanto Minta Menkeu Baru Batalkan Pemangkasan TKD
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran transfer
DPD PDI Perjuangan DIY menyelenggarakan Pendikan Kader Perempuan pada tanggal 23-24 Juli 2022./Istimewa
JOGJA—PDI Perjuangaan gencar meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Sebagai partai yang dipimpin oleh seorang tokoh perempuan dan mempunyai banyak kader-kader perempuan yang menempati jabatan publik, PDI Perjuangan merasa sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas kader perempuan di tingkat bawah dengan menyelenggarakan pendidikan politik untuk perempuan untuk melahirkan kader perempuan yang mumpuni di bidang politik.
Untuk mewujudkan kader perempuan yang handal tersebut, DPD PDI Perjuangan DIY menyelenggarakan Pendikan Kader Perempuan pada tanggal 23-24 Juli 2022 yang dibuka oleh Sri Rahayu, Ketua DPP Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak di Kantor DPD PDI Perjuangan, Jalan Tentara Rakyat Mataram.
Dalam sambutannya, Ketua DPD PDI Perjuangan, Nuryadi, menyampaikan bahwa perempuan memiliki ruang partisipasi yang luas di berbagai posisi strategis di wilayah dan bidang masing-masing, peluang ini harus dimanfaatkan oleh para kader untuk mendorong pencapaian elektoral memenangkan Pemilu 2024 agar dapat menempatkan lebih banyak lagi kader perempuan di lembaga legislatif.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Totok Hedi Santosa, dalam pengantar pendidikan, menyampaikan bahwa kader PDI Perjuangan DIY harus memiliki kemampuan merespon teknologi informasi. "Penguasaan dunia digital sangat penting agar narasi perjuangan dan kerja-kerja Partai menjangkau publik yang lebih luas. Kekuatan transformasi sosial hari ini sangat berkaitan dengan teknologi informasi".
Hadir dalam kegiatan ini Sri Rahayu, Ketua Bidang Perempuan DPP PDI Perjuangan, membedah tentang Sarinah dan Perjuangan Politik Perempuan. Sri Rahayu mengingatkan bahwa kader-kader PDI Perjuangan untuk selalu peka melihat dan mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang bias gender.
Selain bidang politik, peserta juga mendapatkan materi tentang Peran Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan oleh Sri Untari, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim yang sekaligus Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Sri Untari menyampaikan bahwa kader perempuan harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi sebagi wujud gotong royong di bidang ekonomi.
Kepala Badiklatda, Susanto Budi Raharjo, menguraikan bahwa Pendidikan Kader Perempuan kali ini diikuti oleh pengurus DPD, DPC, anggora DPRD dan Badan Partai serta Sayap Partai seperti BMI dsn REPDEM.
Kegiatan ini merupakan wujud gotong-royong seluruh elemen partai antara lain BP Pemilu, BKN, dan BPEK untuk bersiap diri mewujudkan target menang 3 Kali berturut-turut dalam Pemilu 2024. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran transfer
Kejagung melelang 436.283,08 ton batu bara terkait perkara Samin Tan dengan nilai limit Rp178,8 miliar.
DPRD Kota Jogja mendorong penataan PKL Malioboro dilakukan holistik, termasuk meningkatkan kunjungan ke Teras Malioboro.
Rusia diduga memasok informasi intelijen kepada Iran lewat satelit mata-mata untuk membantu serangan presisi terhadap aset militer AS.
KPK mengungkap modus kasus HGB Summarecon yang menyeret pejabat ATR/BPN, pihak swasta, dan uang sitaan senilai Rp106,3 miliar.
KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.