Konsumsi 40% Penduduk Terbawah DIY Naik Jadi 16,91% pada 2026
BPS DIY mencatat 40% penduduk dengan pengeluaran terendah menyumbang 16,91% konsumsi per Maret 2026. Fenomena downgrading turut disoroti.
Kabid Humas Polda DIY Kombes pol Yuliyanto / Dok
Harianjogja.com, SLEMAN — Polda DIY akan menurunkan lebih dari 600 personel untuk mengamankan pertandingan antara PSS Sleman melawan Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh Liga 1 2022/2023 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (27/8/2022) pukul 20.30 WIB.
Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto mengatakan pengamanan dilakukan tidak hanya di stadion, tetapi juga di jalur-jalur yang dilewati suporter. Selain itu, ada petugas yang ditempatkan bersama dengan pemeriksa tiket di pintu masuk. Nantinya, petugas tersebut akan melakukan pemeriksaan terkait dengan barang yang dibawa oleh penonton dan suporter.
\"Di pintu depan pemeriksaan tiket sekaligus pemeriksaan barang bawaan yang dibawa oleh suporter. Misalnya jangan sampai ada yang bawa batu atau barang-barang keras lainnya,\" katanya, Jumat (26/8/2022).
Lebih lanjut Yuli menyatakan, sejauh ini Polda DIY telah siap untuk mengamankan jalannya pertandingan. \"Siap mengamankan dengan beberapa Polres di sekitar Sleman dari Kota, Kulonprogo, Bantul dan juga dari Gunungkidul kami siapkan untuk melaksanakan pengamanan,\" tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS DIY mencatat 40% penduduk dengan pengeluaran terendah menyumbang 16,91% konsumsi per Maret 2026. Fenomena downgrading turut disoroti.
PIHPS mencatat harga cabai rawit merah Rp132.850 per kg, telur ayam Rp32.150, serta harga beras, daging, gula, dan minyak goreng.
Kemenkes mengusulkan standar tarif pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji mulai Rp800.000 untuk mengurangi ketimpangan biaya dan memperketat istithaah.
Bareskrim Polri menggerebek sembilan sarang narkoba di Sumatera Utara, mengamankan 36 orang, serta menyita sabu dan barang bukti lainnya.
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Kemnaker menargetkan 70% lulusan pelatihan vokasi bekerja melalui transformasi BPVP, pelatihan sesuai kebutuhan industri, dan pelacakan alumni.