Advertisement

Disnakertrans DIY Minta Pemotongan BSU Pegawai Waroeng SS Dicabut

Triyo Handoko
Selasa, 01 November 2022 - 16:12 WIB
Budi Cahyana
Disnakertrans DIY Minta Pemotongan BSU Pegawai Waroeng SS Dicabut Waroeng SS - Dok.

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY memberikan Nota Pemeriksaan kepada Waroeng SS agar mencabut pemotongan bantuan subsidi upah (BSU). Nota diberikan secara langsung pada Selasa (1/11/2022).

Waroeng SS belum memberikan tanggapan atas nota tersebut. Disnakertrans DIY menduga Waroeng SS melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.10/2022 tentang Pedoman Pemberian BSU.

Advertisement

PROMOTED:  Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus menyebut jawatannya masih menunggu tanggapan Waroeng SS atas Nota Pemeriksaan tersebut. “Harapan kami, pemotongan BSU dapat dibatalkan sehingga tak ada pihak yang dirugikan lagi,” katanya, Selasa siang.

Melalui Nota Pemeriksaan tersebut, jelas Amin, Disnakertras DIY berharap permasalahan tersebut segera tertangani dengan baik. “Kalau begini kan semua pihak jadi rugi, dari karyawan juga dari perusahaan [Waroeng SS] karena citranya jadi buruk,” ucapnya.

BACA JUGA: Alasan Pemilik Waroeng SS Potong Gaji Karyawan Penerima BSU

Amin menjelaskan selama ini Disnakertrans DIY selalu melakukan pengawasan rutin dan khusus pada perusahaan dan badan usaha lain. “Di DIY ada 10.600an perusahan yang wajib lapor ke Disnakertrans DIY dan itu kami sudah maksimal memberikan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, sampai penindakan,” jelasnya.

Dalam sepekan, ada sekitar lima aduan terkait ketenagakerjaan di DIY. “Setiap laporan pasti kami periksa, total pengawas kami ada 22 dalam sebulan satu pengawas bisa melakukan pemeriksaan ke 13 perusahaan,” ujarnya.

Dalam Permenaker No.33/2016, terang Amin, tanggung jawab pengawas Disnaker melakukan pemeriksaan di lima perusahaan. “Kalau dari peraturan memang kami sudah lebih banyak dan maksimal,” tegasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Duh, Konsumsi Pemerintah Jadi Ganjalan Pertumbuhan Ekonomi di 2022

News
| Senin, 06 Februari 2023, 16:07 WIB

Advertisement

alt

Kunjungan Malioboro Meningkat, Oleh-oleh Bakpia Kukus Kebanjiran Pembeli

Wisata
| Senin, 06 Februari 2023, 10:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement