Pemkab Sleman Jamin Pengobatan 6 Korban Tembok Sekolah Ambruk
Pemkab Sleman menjamin biaya pengobatan enam korban tembok sekolah ambruk. Pembiayaan menggunakan JPS hingga Bapel Jamkesos.
Ilustrasi aksi klitih/ Instagram: @Magelang_raya
Harianjogja.com, KULONPROGO—Polres Kulonprogo menggencarkan patroli guna meminimalkan terjadinya tindak kejahatan jalanan. Patroli diyakini dapat menciptakan rasa aman di masyarakat selama bulan Ramadan.
Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Triatmi Noviartuti mengatakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) mencakup patroli gabungan yang diikuti beberapa anggota fungsi kepolisian.
“Kegiatan tersebut kami lakukan selama bulan ramadan dengan waktu pelaksanaan sebelum sahur dan setelah salat subuh hingga pagi hari di wilayah hukum Polres Kulonprogo yang diindikasi sebagai tempat rawan terjadinya gangguan kamtibmas selama bulan ramadan,” kata Noviartuti dihubungi pada Rabu (29/3/2023).
BACA JUGA: Pemkab Janji Tak Ada Jalan Berlubang di Sleman Saat Mudik Lebaran 2023
Noviartuti menambahkan Polres Kulonprogo telah melakkan patroli sesuai dengan tingkat kerawanannya yaitu patrol skala besar, menengah, termasuk razia di beberapa titik guna memastikan tidak terjadi kejahatan jalanan di wilayah Bumi Binangun.
“Kegiatan patroli tersebut juga bertujuan untuk antisipasi terjadinya perang sarung, balap liar, pesta petasan, dan knalpot blombongan serta gangguan kamtibmas lainnya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman menjamin biaya pengobatan enam korban tembok sekolah ambruk. Pembiayaan menggunakan JPS hingga Bapel Jamkesos.
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.