Kulonprogo Targetkan PBB P2 Tahun 2023 Sebesar Rp50,5 Miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo telah menetapkan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 2023 sebesar Rp50,5 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah BKAD Kulonprogo, Chris Agung Pramudi mengatakan bahwa penetapan tersebut telah menyertakan Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai wajib pajak.

“PBB P2 tahun ini target kami Rp50,5 miliar. Angka tersebut berasal dari masyarakat dengan besaran Rp22 miliar dan YIA dengan Rp28 miliar,” kata Chris, Kamis (11/5/2023).

Chris menambahkan bahwa terdapat penilaian tersendiri untuk YIA terhadap PBB, karena merupakan objek khusus dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Kulonprogo No 14/2021 tentang Pedoman Penilaian Individual Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; serta Peraturan Menteri Keuangan No 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

“Kami juga sedang memperbarui data, karena pihak YIA menyampaikan ke BKAD bahwa ada objek-objek yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak lain di luar pihak YIA. Jadi nanti ada pengurangan lahan YIA. Kalau sudah ada penetapan, sekitar bulan Juni 2023 akan kami serahkan SPPT [Surat Pemberitahuan Pajak Terutang],” katanya.

BACA JUGA: Kurang dari 5 Bulan Capaian PBB-P2 Bantul di Angka Rp23,2 Miliar

Jelasnya, target pajak tahun 2022 mencapai Rp49 miliar dengan realisasi mencapai Rp50,2 miliar. Dengan begitu terdapat kenaikan target PBB P2 pada tahun 2023 sebesar Rp1,5 miliar.

Lebih jauh, Chris mengatakan terdapat satu kalurahan yang telah lunas pembayaran PBB P2 yaitu Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang.

Chris menyampaikan sudah terdapat satu kalurahan yang telah lunas pembayaran PBB P2 yaitu Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang. “Per 10 Mei 2023 kemarin Kalurahan Banjarasri lunas PBB P2 100% sebanyak 4955 SPPT. Kalau dikonversi ke rupiah itu Rp214 juta,” ucapnya.

Selain Banjarasri, berikutnya Kalurahan Kranggan, Galur yang hampir mencapai 100% pembayaran PBB P2. Kata Chris, semakin banyak kalurahan yang bertekad melunasi PBB P2 sebelum 30 Juni 2023.

“Kalau lunas sebelum 30 Juni, Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan atau apresiasi berupa uang pembinaan dan satu unit laptop atau komputer dari BPD untuk membantu proses administrasi agar lebih meningkat di tahun-tahun selanjutnya,” lanjutnya.

Penerimaan PBB P2 merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan sehingga proses tahapannya diharapkan sesuai perencanaan, seperti triwulan pertama harus sudah mencapai 15%, lalu sampai dengan Mei harus mencapai 30%. Batas akhir pembayaran PBB P2 tersebut adalah 30 September 2023.

“Menjelang akhir triwulan kedua ini masih ada yang baru 16%. Padahal seharusnya sudah 30%. Sehingga akan melakukan intensifikasi terhadap kalurahan-kalurahan yang berada di bawah 30% mulai akhir Mei sampai Juni yang akan datang,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.