RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Bawaslu Bantul Lakukan Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilu 2024
sosialisasi dan implementasi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu./ Istimewwa.dok Bawaslu Bantul
Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul melaksanakan kegiatan sosialisasi dan implementasi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menjelaskan kegiatan sosialisasi dan implementasi ini mengundang seluruh pengawas pemilu kecamatan se-Kabupaten Bantul. Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 saat ini dilakukan secara kolektif oleh masing-masing anggota Panwascam, karena hal ini menjadikan tanggungjawab pengawasan adalah tanggung jawab kolektif.
Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini di Bantul telah terbentuk 51 panwaslu kecamatan dan 75 pengawas kalurahan/desa. “Selanjutnya seluruh jajaran pengawas pemilu ini diminta melakukan identifikasi kerawanan tahapan pemilu di masing-masing wilayah,” ujarnya melalui siaran tertulis, Sabtu (23/9/2023)
Beberapa tahapan yang dilakukan identifikasi kerawanan antara lain kerawanan tahapan pemutakhiran data pemilih, kerawanan ditahapan kampanye, kerawanan tahapan dipersiapan logistik, kerawanan tahapan pada pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kerawanan tahapan saat rekapitulasi hasil suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta kerawanan tahapan pada saat ada pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan.
BACA JUGA: Tim 8 Anies Bubar, Diganti BAJA AMIN, Ini Anggotanya
Pada kesempatan yang sama sosiolog Fisipol UGM, Fina Itriyati menyampaikan bahwa pengawas pemilu dalam melaksanakan tugasnya harus memahami kondisi sosial Masyarakat. Pengawas harus paham konteks masyarakat dimana ia bekerja.
Selain itu pengawas juga harus memetakan potensi konflik yang dimungkinkan timbul sehingga dapat melakukan upaya-upaya pencegahan sejak dini. Diharapkan ketika pengawas memahami kondisi social masyarakat maka akan dapat meningkatkan peran masyarakat terutama dalam pengawasan partisipatif.
“Pemahaman tentang situasi masyarakat diharapkan juga dapat membantu pengawas dalam membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Ujang Hasanudin
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
