Advertisement
Kasus Penggelapan Pajak Pengusaha Minyak Curah Kulonprogo, Rugikan Negara Rp8,34 Miliar
Penyidik Kejati DIY turut mengawal pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus penggelapan pajak pengusaha minyak curah Kulonprogo, Kamis (19/10/2023). - Istimewa/Kejati DIY
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY melimpahkan kasus dugaan penggelapan pajak oleh pengusaha minyak goreng ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo. Pelimpahan tersebut menandai rampungnya penyidikan yang sudah dilakukan Kejati DIY.
Pengusaha minyak curah yang diduga melakukan penggelapan pajak tersebut adalah Suparman melalui PT. Vinoli Antarnusa Indah. Kasus dugaan penggelapan pajak tersebut terjadi pada 2017 silam ketika Suparman hendak melaporkan pajaknya ke Kantor Pajak Pratama (KPP) Wates.
Advertisement
Suparman hendak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (Pph) Badan 2017 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam dua SPT itu, diduga Suparman tak melaporkan nilai yang benar dimana merugikan negara sebesar Rp8,34 miliar.
Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatan merinci kerugian negara dari tak benarnya pelaporan nilai pajak tersebut. “Sehingga atas perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp8,34 miliar yang terdiri dari Rp17.,8 juta untuk Pajak Penghasilan dan Rp8,32 miliar untuk Pajak Pertambahan Nilai,” jelasnya, Jumat (20/10/2023).
BACA JUGA: Beli Minyak Goreng, Warga Bantul Kena Tipu Rp100 Juta
Herwatan menyebut tersangka Suparman sudah dilakukan penahanan dalam kota selama 20 hari. “Dilakukan penahanan kota selama 20 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai 7 November 2023. Kami juga sudah melimpahkannya ke Kejari Kulonprogo dimana kejadian ini terjadi,” paparnya.
Kejati DIY, jelas Herwatan, juga sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset Suparman, seperti sepeda motor, bangunan gedung, hingga lainnya. “Penyitaan terhadap barang bukti tersebut kami lakukan karena barang tersebut sebagai alat bukti perkara,” ungkapnya.
Suparman disangkakan Kejati DIY melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.28 /2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Kami juga menyangkakan tersangka melanggar Undang-undang No.07/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPU Bantul Tunggu Revisi LPPDK Paslon Pilkada Bantul sampai Pukul 23.59 WIB Malam Nanti
Pantau Bahan Pokok di Pasar Prawirotaman Jelang Libur Nataru, Begini Kesimpulan Mendag
Ini Program Unggulan dan Prioritas Untoro-Wahyudi, Halim-Aris, dan Joko-Rony
Terima Undangan Nyoblos di Pilkada 2024, Sultan Ajak Masyarakat Berpartisipasi dalam Pemungutan Suara
Advertisement
Sidang Pelanggaran Perda Rokok Kulonprogo, 16 Perokok dan 2 Penjual Didenda Ratusan Ribu
Warga Sleman yang Mencoblos dengan KTP-el Akan Dilayani Mulai Pukul 12.00 WIB
Logistik Pilkada Bantul Mulai Didistribusikan ke Ribuan TPS
Urai Kemacetan Saat Liburan Natal dan Tahun Baru, Dishub DIY Siapkan Strategi Khusus
Dalam Sehari 3.000 APK Dicopot di Gunungkidul
Advertisement
Pemda DIY Gelar Kelana Humas, Branding Sumbu Filosofi Lewat Lensa Kreatif Generasi Muda
Gandeng PT Pos, KPU Gunungkidul Mulai Distribusikan 1.355 Boks Logistik Pilkada
Antisipasi Kecurangan Jelang Nataru, Mendag Budi Santoso Bakal Cek SPBU Seluruh Indonesia
Kunjungi Pasar Prawirotaman, Mendag Pastikan Harga Minyakita Turun Pekan Ini
Diduga Ngebut, Kawasaki Z250 Tabrak Motor dan Mobil Parkir, Pengendara Luka-luka
Advertisement
Ada 160 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bantul, Sekda: Yang Tidak Tercatat Lebih Banyak
Berita Pilihan
Advertisement
Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Bawaslu Sleman Gelar Apel Siaga Jelang Masa Tenang dan Pemungutan Suara Pilkada
- Pilkada Kulonprogo, 8 TPS Rentan Intimidasi, 61 Terkendala Internet
- Indonesia Menuju Ibu Kota Budaya Dunia
- Awasi Pilkada, Jaringan Demokrasi Indonesia Gandeng Mahasiswa UAD
- Bawaslu Jogja Petakan Kerawanan TPS Saat Pilkada
Advertisement
Advertisement
