Ini Lima Poin Seruan Rektor Perguruan Tinggi DIY Wujudkan Pemilu Damai

Harianjogja.com, SLEMAN —Sejumlah pimpinan perguruan tinggi di DIY secara serentak menyuarakan Seruan Pemilu Damai pada Jumat (24/11/2023) di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM).

Tercatat ada delapan rektor atau perwakilan pimpinan kampus yang menghadiri seruan Pemilu damai ini. Kampus-Kampus tersebut yakni UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, UPNV Jogjakarta, Universitas Atma Jaya (UAJY) dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD.

Ada lima poin seruan kampanye damai yang disuarakan. Pertama yakni mewujudkan kampanye yang substantif dan berkualitas. Kedua mengedepankan kedewasaan sikap, pemikiran dan kematangan politik. Ketiga, menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa. 

Lalu pada poin keempat, para pimpinan kampus mendorong segenap kontestan Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan aparatur negara untuk mengedepankan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Terakhir pada poin kelima, pimpinan kampus mengajak segenap komponen masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif bersama menjadi bagian dari upaya menyukseskan pemilu. 

Dari kelima poin yang ada, tak satu poin pun yang menyebut netralitas secara implisit. Rektor UGM, Ova Emilia mengatakan jika netralitas tak tertulis dalam poin seruan karena telah tertanam oleh masing-masing individu. 

"Saya kira itu sudah sesuatu hal yang embedded (tertanam). Karena di dalam aturan yang sebelumnya itu kan juga sudah disebutkan, jadi itu menjadi suatu ya memang hal yang dijalankan, tidak perlu disebutkan dalam deklarasi ini," tegasnya. 

Dalam aspek pengawasan, pihaknya yakin setiap kampus akan menerapkan SOP yang berlaku. Semua perguruan tinggi lanjut Ova akan menjalankan SOP yang sudah dibuat dan diedarkan oleh Dikti.

Lebih lanjut Ova mengatakan jika seruan ini menjadi bentuk penguatan komitmen perguruan tinggi. Khususnya dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024. 

"Saya kira ini bentuk penguatan, karena sesuatu yang benar itu harus disuarakan, sehingga ini bentuk penguatan yang saya kira supaya bisa disebarkan ke masyarakat luas," tegasnya. 

BACA JUGA: Sultan Tegaskan Peserta Pemilu 2024 Harus Taat dan Patuh Aturan

Rektor UPN Veteran Jogjakarta, Mohamad Irhas Effendi menambahkan bila sebagai insan akademik di perguruan tinggi, tentunya harus menjaga netralitas. Menyuarakan, menyerukan komitmen ini lanjut Irhas harus terus dikumandangkan. 

"Untuk menjaga netralitas dan menjaga agar pemilu itu berlangsung adil, langsung, umum, bebas dan rahasia itu adalah komitmen kami kepada semua masyarakat di Indonesia. Itu dari kami merasa terpanggil untuk bersama melakukan," tandasnya. 

Senada dengan Irhas, Rektor UAJY, G. Sri Nurhartanto mengatakan bila semua pihak harus menjaga Kondusivitas selama pemilu. Tak terkecuali lingkungan kampus. 

"Terutama dari kalangan perguruan tinggi yang lain, harus betul-betul terus mengingatkan masyarakat, ya semua pihak, agar dalam pelaksanaan pemilu nanti semuanya betul-betul menjaga kondusivitas, damai, netral dan tidak gontok-gontokan," tandasnya. 

Rektor UII, Fathul Wahid menambahkan bila kampus sebagai rumah besar harus menjaga netralitas. "Karena menjadi rumah besar maka kita harus menjaga netralitas. Sebagai tanggung jawab seorang intelektual warga kampus," ujarnya. 

"Secara institusional kampus tidak boleh memihak salah satu, tapi secara individual warga kampus diperbolehkan karena itu hak konstitusional warga negara," tukasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News