Trump Ancam Veto RUU Demokrat Jika Kuasai Kongres AS
Donald Trump mengancam memveto inisiatif undang-undang Demokrat jika partai oposisi menguasai mayoritas Kongres AS.
Ilustrasi pencoptan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024. - Antara
Harianjogja.com, SLEMAN—Masa kampanye terbuka Pemilu 2024 segera berakhir pada 10 Februari. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, meminta seluruh peserta Pemilu 2024 segera menurunkan sendiri alat peraga kampanye (APK) mereka sebelum masa tenang pada 11 Februari.
"Kami imbau pihak pemasang APK dapat menurunkan sendiri APK miliknya atau petugas berwenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menurunkan, masyarakat umum jangan asal mencopot," kata anggota Bawaslu Sleman Antonius Hery Purwito di Sleman, Rabu (7/2/2023).
Menurut Antonius, pencopotan oleh pemilik sendiri bertujuan untuk menghindari potensi konflik dan salah paham jika ada pihak yang asal mencopot APK peserta Pemilu 2024.
"Masyarakat umum jangan sembarangan mencopot APK, apa pun tujuannya; karena ini akan sangat rawan menimbulkan konflik," kata koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sleman itu.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye peserta Pemilu 2024 akan berakhir Sabtu (10/2) dan dilanjutkan masa tenang Pemilu 2024 mulai Minggu (11/2) Selasa (13/2). Kemudian waktu pemungutan suara dilaksanakan serentak pada Rabu (14/2) dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
BACA JUGA: Bawaslu Menghormati Keputusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU
Antonius menyebutkan penertiban APK peserta pemilu memasuki masa tenang itu akan lebih baik dilakukan oleh pihak berwenang yang terkait. "Bisa dari Satpol PP atau personel ketentraman dan ketertiban pada masing-masing wilayah," katanya.
Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antarpendukung peserta pemilu; karena jika pencopotan APK dilakukan masyarakat umum, maka dikhawatirkan dapat menjurus pada perusakan APK.
"Sehingga, hal ini rawan menimbulkan konflik dengan pendukung kontestan pemilu. Memang saat ini belum ada peraturan yang melarang atau memperbolehkan masyarakat umum menertibkan APK pada masa tenang pemilu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Donald Trump mengancam memveto inisiatif undang-undang Demokrat jika partai oposisi menguasai mayoritas Kongres AS.
Simak jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Kamis 5 November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
TNI AL membenarkan pengerahan personel ke Jakarta. Total 20.980 prajurit direncanakan memperkuat pengamanan dan mengantisipasi situasi.
Pakar UII Yudi Prayudi menjelaskan fungsi LIMS dan pentingnya pengawasan hukum serta audit forensik dalam penyadapan.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menilai penetapan mantan petinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan menjadi momentum pembenahan institusi.
Helikopter MI-17V5 jatuh saat menjalankan misi pemadaman karhutla di Tanjung Puting. Dua kru meninggal dunia dan satu masih dicari.