Bawaslu Bantul Siap Melakukan Pengawasan Tahapan Pilkada 2024

Harianjogja.com, BANTUL--Bawaslu Bantul menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan kesiapan Bawaslu Bantul ini diantaranya dari sisi kesiapan anggaran pengawasan dan kesiapan SDM. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah sepenuhnya menerima dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan sebesar Rp13,5 miliar yang dibagi dalam 2 (dua) tahap pencairan.

"Tahap pertama telah dicairkan pada bulan November 2023 sekitar Rp5,4 miliar dan tahap kedua telah dicairkan pada bulan Mei 2024 sebesar Rp8,1 miliar," katanya dalam rilis yang diterima Jumat (17/4/2024).

Adapun anggaran hibah pengawasan yang dikelola oleh Bawaslu Bantul ini nantinya akan digunakan sampai dengan tahapan pengawasan pemilihan berakhir sekitar bulan Januari 2025.

Didik menegaskan dalam anggaran ini mayoritas diperuntukkan untuk kegiatan di pengawas ad hoc baik itu panwascam, pengawas kalurahan/desa maupun pengawas TPS. Untuk diketahui honor panwascam ketua Rp2,2 juta sedangkan anggota Rp1,9 juta.

"Sedangkan untuk pengawas kalurahan/desa mendapatkan honor sebesar Rp1,1 juta dan pengawas TPS mendapat honor sebesar Rp800.000," ungkapnya.

BACA JUGA: Makin Ramai! Begini Update Nama-Nama yang Muncul dalam Penjaringan Pilkada Bantul

Sementara itu berkaitan dengan kesiapan SDM pengawas, Koordinator Divisi SDM dan organisasi Bawaslu Bantul, Sri Hartati menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan SDM pengawas sampai tingkat kalurahan.

"Untuk pengawas Tingkat kecamatan sudah dilakukan evaluasi kinerja terhadap 43 panwascam pemilu 2024 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk bertugas kembali sebagai pengawas pemilihan 2024," jelasnya.

Sedangkan untuk pengawas yang dilakukan rekrutmen baru untuk kecamatan Sewon, Kasihan, Pajangan, Bantul dan Srandakan, kata dia, saat ini sudah memasuki tahapan tes wawancara. Direncanakan 51 panwascam terpilih akan dilantik pada tanggal 24 Mei 2024.

"Untuk pengawas tingkat kalurahan/ desa akan segera dibentuk melalui mekanisme rekruitmen terbuka. Nantinya akan dibentuk sebanyak 75 pengawas Tingkat kalurahan/ desa. Pengawas kalurahan/ desa ini akan fokus melakukan pengawasan di masing-masing kalurahan mulai dari pengawasan pemuktakhiran data pemilih," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.