MK Tolak Gugatan Kuota Internet Hangus karena Dinilai Kabur
MK menyatakan gugatan kuota internet hangus kabur atau obscuur sehingga permohonan uji materi UU Cipta Kerja tidak dilanjutkan.
Ilustrasi Pilkada - Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo diminta mengumumkan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024 di tempat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo Marwanto mengatakan pihaknya telah melayangkan surat imbauan kepada KPU Kulonprogo terkait pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).
"Surat imbauan yang disampaikan ke KPU Kulonprogo antara lain agar KPU Kulonprogo mengumumkan rekrutmen pantarlih di tempat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat," kata Marwanto, Minggu (9/6/2024).
Ia mengatakan hal ini menyusul KPU Kabupaten Kulonprogo yang telah melakukan sosialisasi tentang pembentukan pantarlih untuk Pilkada 2024 di Kulonprogo. Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, bahwa proses pembentukan pantarlih akan dimulai pada 13 Juni 2024.
Lengkapnya, penerimaan pendaftaran calon pantarlih 13-19 Juni, penelitian administrasi calon pantarlih 14-20 Juni, pengumuman hasil seleksi calon pantarlih 21-23 Juni, pelantikan calon pantarlih 24 Juni.
Marwanto mengingatkan calon pantarlih yang akan ditetapkan KPU nantinya tidak menjadi anggota parpol atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu/pilkada pada penyelenggaraan pemilu/pilkada terakhir dengan melakukan pengecekan dan/atau verifikasi data calon pantarlih pada sistem informasi partai politik (SIPOL) dan sistem informasi pencalonan (SILON).
“Kami ingin memastikan KPU Kulonprogo memilih pantarlih yang memiliki kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian/netralitas calon. Integritas dan kompetensi mesti sejalan. Karena pilkada ini sumbunya pendek, integritas dan netralitas tak bisa ditawar. Di lain pihak, karena sekarang eranya IT, kompetensi penguasaan teknologi juga harus diperhatikan,” katanya.
Marwanto menambahkan KPU Kulonprogo juga memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menjadi pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas.
“Jangan lupa, lihat rekam jejak kinerja calon pantarlih jika calon tersebut pernah bertugas menjadi pantarlih pada pemilu/pilkada sebelumnya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
MK menyatakan gugatan kuota internet hangus kabur atau obscuur sehingga permohonan uji materi UU Cipta Kerja tidak dilanjutkan.
Pakar Forensika Digital UII menilai markas judi online internasional di Jakarta menjadi ancaman serius cybercrime bagi Indonesia.
Long weekend 14–17 Mei 2026 di Jogja dipenuhi agenda wisata, budaya, dan event menarik. Simak rekomendasi lengkapnya di sini.
Pemkab Bantul turunkan tarif pantai barat jadi Rp5.000 per destinasi mulai Juli 2026. Skema baru dinilai lebih adil bagi wisatawan.
Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Jaksa juga minta denda dan uang pengganti.
KID DIY fokus pada penguatan informasi kebencanaan hingga tingkat kelurahan. Sistem terpadu disiapkan untuk cegah simpang siur saat darurat.