Cegah Kerawanan dalam Pilkada 2024, Bawaslu Kulonprogo Gencarkan Pengawasan

Newswire

Sabtu, 03 Agustus 2024 - 21:47 WIB

Maya Herawati

Cegah Kerawanan dalam Pilkada 2024, Bawaslu Kulonprogo Gencarkan Pengawasan

Kepala Daerah - Ilustrasi - Antara

Harianjogjacom, KULONPROGO—Pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh tahapan Pilkada 2024 digencarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo untuk memastikan potensi kerawanan tidak terjadi di daerah itu.

Anggota Bawaslu Kulonprogo Isnaini di Kulonprogo, mengatakan secara umum potensi kerawanan pilkada tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2024.

"Kecenderungannya sama antara potensi kerawanan di Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024," kata Isnaini, Jumat (2/8/2024).

Ia mengatakan kesamaan potensi kerawanan tersebut dikarenakan aktor-aktor yang terlibat dalam Pilkada 2024 sama dengan pemilu, yakni mulai dari orang-orangnya hingga partai politik (parpol) yang terlibat.

"Kami meyakini potensi kerawanan pilkada dapat diminimalkan. Namun demikian, kami tetap melakukan pengawasan setiap tahapan pilkada ini," kata.

Ia mengatakan Bawaslu Kulonprogo juga masih mengacu pada hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis pada 2022 lalu. Data tersebut menjabarkan tingkat kerawanan seluruh daerah di Indonesia sebelum Pemilu 2024, termasuk Kulonprogo.

"Berdasarkan IKP 2022, tingkat kerawanan di Kulonprogo di tingkat sedang ke rendah," katanya.

Dia melihat pelaksanaan Pemilu 2024 lalu di Kulonprogo berjalan lancar sehingga optimistis pelaksanaan Pilkada 2024 juga berjalan sama lancarnya.

"Kami juga tetap melakukan evaluasi terhadap IKP 2022 tersebut, untuk melihat lagi seperti apa kerawanan di Pilkada 2024," katanya.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kesbangpol Kulonprogo Mudopati Purbohandowo mengatakan Pemkab Kulonprogo juga mengupayakan pelaksanaan Pilkada 2024 tetap berjalan lancar.

Ia mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak diperkuat demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.

"Komunikasi dengan partai politik hingga aparat penegak hukum saat ini lebih diintensifkan demi mencegah terjadinya konflik di Pilkada 2024," kata Mudopati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara