Rp8,3 Miliar Anggaran Rehabilitasi RTLH di Sleman Disalurkan Pertengahan Juli 2025

Harianjogja.com, SLEMAN--Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menyampaikan rencana rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) terus dimatangkan. Setelah proses verifikasi lapangan dan pelengkapan dokumen administrasi, DPUPKP akan menyalurkan anggaran Rp8,3 miliar ke rekening penerima manfaat pada pertengahan Juli 2025.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Suwarsono, mengatakan ada 550 penerima manfaat yang tersebar di seluruh kapanewon di Bumi Sembada.

Besaran alokasi per penerima manfaat berbeda-beda mengacu pada tingkat kerusakan yang ada. Rumah dengan kondisi rusak berat akan mendapat Rp20 juta, rusak sedang Rp15 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

“Progres sekarang itu penerima manfaat baru membuka rekening Bank Sleman. Setelah proses pembukaan rekening selesai, pertengahan Juli kami salurkan anggaran rehab,” kata Suwarsono dihubungi, Sabtu (14/6/2025).

Suwarsono menerangkan rehabilitasi akan dilakukan oleh pemilik rumah dengan dibantu warga sekitar. DPUPKP Sleman hanya melakukan pendampingan selama proses rehabilitasi agar anggaran yang disalurkan dapat digunakan secara optimal dan rehabilitasi dapat dilakukan tepat sasaran secara spesifikasi infrastruktur.

Program rehabilitasi RTLH terus Pemkab Sleman lakukan. Sejak 2021 hingga 2024, ada sekitar 4.278 RTLH yang menjadi sasaran rehabilitasi. Adapun alokasi APBD 2024 untuk rehabilitasi lebih banyak, sekitar Rp11,04 miliar dengan sasaran 778 RTLH yang tersebar di 86 kalurahan.

BACA JUGA: Progres Mega Proyek di Bantul, Jalan Kelok 23 Ditarget Rampung 2026

Anggaran rehabilitasi RTLH 2024 juga bersumber dari Pemerintah Provinsi DIY dan Badan Amil Zakat Nasional. Melalui tambahan dua sumber pendanaan ini, total ada 1.006 RTLH direhabilitasi pada tahun lalu. Data terbaru yang DPUPKP Sleman catat, masih ada 7.141 RTLH yang tersebar di seluruh kapanewon.

RTLH menjadi salah satu indikator kemiskinan. Sebab itu, selain menggelar sejumlah program intervensi kemiskinan dari peningkatan ekonomi masyarakat, Pemkab Sleman juga mengintervensi dari sisi infrastruktur.

Mengacu pada data kemiskinan 2024 Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, ada lebih dari 2.000 kepala keluarga (KK) miskin yang tersebar di delapan kapanewon.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengatakan Dinsos Sleman juga memiliki program intervensi kemiskinan. Berbeda dengan DPUPKP, Dinsos melakukan intervensi melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

“Kalau di bidang perlindungan dan jaminan sosial itu ada Sleman Pintas Plus Plus dan Jaring Pengaman Sosial,” kata Ari.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.