Dapur MBG Sleman Kini Layani Kurang dari 2.000 Orang

Harianjogja.com, SLEMAN—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman telah berjalan selama sepuluh bulan. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program ini terus disempurnakan, baik dari sisi pengawasan maupun distribusi kepada penerima manfaat.

Jumlah sasaran untuk setiap dapur akan dikurangi agar pengolahan dan pengelolaan bahan baku lebih maksimal serta mencegah potensi keracunan pangan.

Koordinator Wilayah SPPG Sleman, Hening Sucahya, menyatakan ada aturan baru mengenai jumlah penerima manfaat program MBG. Dari semula 3.000–3.500 orang, kini menjadi kurang dari 2.000 orang.

Namun, jika kepala dapur atau koki telah memiliki sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dapur dapat melayani 2.500 orang. Dari jumlah itu, 500 di antaranya diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Jumlah penerima manfaat dapat diperluas lagi hingga 3.000 orang jika SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta sertifikat halal.

“Saat ini, BGN menetapkan jumlah sasaran program MBG khusus untuk anak usia sekolah sebanyak 2.000 siswa,” kata Sucahya, Minggu (9/11/2025).

Menurut Sucahya, pengurangan jumlah penerima manfaat itu dapat dilakukan karena jumlah dapur SPPG di Bumi Sembada terus bertambah. Per Jumat (7/11), ia mencatat ada 89 dapur, dengan 79 di antaranya telah beroperasi.

Di masing-masing kapanewon, saat ini terdapat setidaknya delapan dapur. Penambahan dapur masih mungkin dilakukan jika populasi penduduk di suatu kapanewon tergolong tinggi, seperti di Kapanewon Depok dan Gamping.

Ditanya mengenai perluasan kelompok penerima manfaat, seperti lansia dan penyandang disabilitas, Sucahya mengaku belum ada rencana. BGN masih fokus memperluas sasaran kepada anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Jika penyandang disabilitas berada di sekolah, mereka menjadi sasaran program MBG. Hanya penyandang disabilitas yang tidak bersekolah yang belum kami beri,” ujarnya.

Sucahya juga menyatakan program MBG akan terus dikembangkan dan disempurnakan, termasuk diintegrasikan dengan program-program reguler Presiden Prabowo. Misalnya, BGN akan mengupayakan kerja sama penyediaan bahan baku bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Melalui KDMP, BGN akan menjaring lebih banyak pelaku UMKM lokal, petani, dan peternak. Saat ini memang belum ada dapur yang bekerja sama dengan UMKM, kecuali SPPG yang berada di bawah Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang berjumlah 17 dapur di Sleman.

“Kami masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY terkait kerja sama dengan KDMP,” ucapnya.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha mengatakan, besarnya jumlah penerima manfaat yang ditangani satu dapur pada awal program MBG terjadi karena jumlah dapur masih sedikit.

“Setelah kami kalkulasi dan kaji, misalnya di satu kapanewon butuh lima dapur, maka penerima manfaat akan kami distribusikan secara merata ke lima dapur itu,” kata Dadang dalam kunjungannya di Kantor Wakil Bupati Sleman, Kamis (6/11/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.