Geopark Jogja Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Lokal

JOGJA—Pengembangan Geopark Jogja tidak hanya dituntut memenuhi aspek konservasi dan edukasi, tetapi juga harus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Para ahli menilai nilai kebermanfaatan menjadi kunci penting menuju pengakuan UNESCO.

Kawasan Geopark Jogja yang mencakup 15 situs warisan geologi atau geosite telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Pemerintah Indonesia. Status tersebut menjadi pijakan awal untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Ahli geologi dari UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, menjelaskan geopark memiliki dua aspek utama, yakni statis dan dinamis. Aspek statis berkaitan dengan pengakuan sebagai geopark nasional serta pemenuhan persyaratan asesmen administratif maupun ilmiah, sedangkan aspek dinamis berkaitan langsung dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Justru yang disorot adalah aspek dinamisnya. Yang saya maksud aspek dinamis itu adalah aspek yang membuat geopark kita itu mempunyai nilai kebermanfaatan,” ujarnya dalam Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY 2027, di Kepatihan, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, aspek dinamis mencakup kemaslahatan serta kemampuan relasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan geopark. Tidak hanya sebatas edukasi maupun konservasi, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara nyata.

“Jadi bukan relasi semata-mata edukasi, relasi bukan semata-mata konservasi, itu juga penting. Tapi justru yang disoroti untuk meningkat menjadi Geopark UNESCO itu adalah relasi pemberdayaannya,” katanya.

Ia mencontohkan geosite Eosen Nanggulan yang memiliki keunikan karena menjadi lokasi satu-satunya di Jawa tempat batuan sedimen tertua dapat diamati secara langsung. Tantangan yang muncul adalah bagaimana potensi tersebut mampu menjadi kebanggaan masyarakat setempat sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.

“Tantangannya adalah bagaimana geopark yang punya keistimewaan ini menjadi kebanggaan juga masyarakat setempat dan akhirnya memunculkan sebuah value, value ekonomi terutama,” kata dia.

Contoh lain disampaikan pada kawasan Lava Bantal Berbah. Berdasarkan pengamatannya, aspek dinamis pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut belum berkembang optimal meskipun memiliki potensi besar, termasuk sebagai penyimpan sumber air.

“Ini menjadi tantangan untuk memunculkan sinergi sehingga geosite Lava Bantal Berbah itu aspek dinamisnya nanti yang harus sudah selesai dan kemudian bisa mengikuti jejak tetangganya yakni Tebing Breksi,” ungkapnya.

Kepala Biro PIWP2 Sekretariat Daerah DIY, Agnes Dhiany Indria Sari, menyebut penguatan Geopark Jogja menjadi salah satu fokus program pada 2026 dan 2027 melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pada 2026, kami berkolaborasi sektoral dengan OPD terkait dalam Pengelolaan dan Pengembangan Geopark Jogja,” katanya.

Pada 2027, Pemerintah DIY menargetkan pengajuan Geopark Jogja ke UNESCO. Selain aspek warisan geologi, geopark juga mencakup keragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity), serta keragaman budaya (cultural diversity).

“Signifikansi dan Strategi Pengelolaan yang akan diangkat di sini adalah adanya perubahan mindset pengelolaan sumber daya alam yakni perubahan fokus dari ekstraksi atau penambangan menjadi konservasi untuk peningkatan nilai tambah,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, menilai potensi pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada kawasan geopark. Ia mencontohkan optimalisasi Sungai Oyo yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

“Pernah nggak kita berpikir Sungai Oyo kita optimalkan untuk pemberdayaan masyarakat? Sepanjang sungai itu. Mulai dari ketahanan pangan dan sebagainya. Bahkan kalau kita urusan dengan ketahanan pangan itu, Mataram itu menjadi soko gurunya ketahanan pangan,” katanya.

Pengembangan Geopark Jogja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai ekonomi kawasan sekaligus mendukung proses menuju pengakuan UNESCO melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News