BPS DIY Gelar Sensus Ekonomi 2026, UMKM hingga Digital Dipotret

Harianjogja.com, JOGJA — Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersiap menggelar Sensus Ekonomi 2026 yang akan memotret perkembangan perekonomian selama satu dekade terakhir, mulai 2016 hingga 2026.

Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan sensus ini akan memberikan gambaran menyeluruh terkait struktur dan karakteristik usaha di DIY.

“Sensus ini akan memberikan potret perekonomian selama 10 tahun, dari 2016 sampai 2026. UMKM menjadi fokus karena hasil sensus sebelumnya didominasi pelaku usaha UMKM,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Digelar Mei–Agustus 2026

Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026. BPS DIY juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proses pendataan.

Selain memetakan karakteristik usaha, sensus ini juga akan menangkap perkembangan sektor baru seperti ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

Endang mengungkapkan, pada 2025 terdapat sekitar 269.000 pelaku usaha berbasis e-commerce di DIY. Aktivitas transaksi yang dilakukan secara daring dinilai memberi warna baru dalam struktur ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi digital di DIY bahkan tercatat tertinggi di Pulau Jawa, dengan capaian sekitar 5,49 persen secara c-to-c dan 5,94 persen secara year-on-year.

Menurutnya, lonjakan ini tidak lepas dari perubahan perilaku masyarakat pascapandemi COVID-19 yang mendorong pelaku usaha beradaptasi ke platform digital.

“Perubahan ini akan ditangkap dalam Sensus Ekonomi 2026, bagaimana pelaku usaha tetap bertahan melalui platform online,” jelasnya.

Selain digital, sensus juga akan mengkaji ekonomi lingkungan, termasuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau dan konsep blue economy.

Pendataan ini akan mengacu pada pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025 yang mencakup sektor-sektor baru terkait keberlanjutan lingkungan.

Data untuk Kebijakan Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, menilai hasil sensus akan sangat penting bagi perumusan kebijakan.

“Harapannya akan ada data yang lebih mikro, seperti jumlah usaha dan tenaga kerja, yang bisa digunakan Pemda untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

BPS DIY menargetkan sebagian hasil sensus, khususnya terkait jumlah usaha, sudah dapat didiseminasikan pada 2026. Data tersebut dinilai krusial untuk pemetaan ekonomi wilayah, terutama karena UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian di DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.