Koperasi Desa Merah Putih di DIY Belum Optimal, Ini Kendalanya

Harianjogja.com, JOGJA — Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah berdiri di seluruh kalurahan dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, sebagian besar koperasi tersebut belum mampu menghasilkan keuntungan, bahkan ada yang belum menjalankan aktivitas sama sekali.

Ketua Paguyuban Lurah Nayantaka, Gandang Hardjanata, mengungkapkan sejumlah kendala masih membayangi operasional KDMP di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM).

“Masih banyak hambatan-hambatan. Hambatannya kan pertama, SDM-nya belum semua kalurahan siap. Dari 392 kalurahan katakanlah yang sudah siap baru 15 atau 20 kalurahan,” ujarnya.

SDM dan Profesionalisme Jadi Tantangan

Menurut Gandang, pengelolaan koperasi membutuhkan SDM yang profesional. Namun, hal ini berimbas pada kebutuhan biaya operasional, termasuk gaji pengelola yang belum tersedia.

“Kalau mau profesional yang mengelola kan akhirnya harus menggaji, padahal uangnya belum ada,” ungkapnya.

Selain SDM, kendala lain adalah minimnya modal awal. Hal ini terjadi karena belum banyak masyarakat yang menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.

Ia menilai, mengajak warga untuk bergabung dalam koperasi juga tidak mudah, terutama jika kegiatan koperasi belum berjalan dan belum terlihat manfaatnya.

“Masyarakat kan berpikir, ‘Aku ikut koperasi, untungnya buat aku apa?’ Berarti koperasinya harus jalan dulu baru anggotanya bertambah,” jelasnya.

Kondisi tersebut memunculkan lingkaran persoalan antara SDM, modal, dan aktivitas koperasi. Ketiganya saling bergantung, sehingga jika satu belum berjalan, aspek lainnya ikut terhambat.

“Sekarang bagaimana mau jalan, kalau belum ada uangnya kan sama saja,” katanya.

Dampak pada Dana Desa dan PAD

KDMP sejatinya diharapkan menjadi sumber pemasukan baru bagi kalurahan, terutama setelah sebagian Dana Desa dialihkan untuk mendukung program tersebut.

Jika sebelumnya alokasi Dana Desa bisa mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per kalurahan, kini angkanya turun menjadi sekitar Rp300 juta.

Sebagai kompensasi, setiap KDMP direncanakan memperoleh dukungan sarana dan prasarana, seperti bangunan, kendaraan angkutan, serta pendanaan.

Dengan kondisi tersebut, para lurah dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi wilayah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalurahan sekarang harus bisa menggandeng investor, kerja sama dengan BUMDes, koperasi supaya PAD naik. Lurah-lurah harus memutar otak,” ujar Gandang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.