Padat Karya Sleman 2026 Serap 5.024 Tenaga Kerja

Harianjogja.com, SLEMAN—Program Padat Karya Infrastruktur Sleman 2026 digencarkan dengan anggaran Rp19,1 miliar. Program ini ditargetkan menyerap 5.024 tenaga kerja dari kelompok penganggur hingga masyarakat miskin, sekaligus mempercepat pembangunan di tingkat kalurahan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Tenaga Kerja Sleman terus mematangkan pelaksanaan program dengan memperluas sosialisasi di berbagai wilayah. Sejumlah kalurahan telah menjadi lokasi tahap awal penyebaran informasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Sleman, Sumaryati, menyebut terdapat delapan titik yang telah disosialisasikan, yakni Sumber Kidul dan Sumber Lor (Kalitirto), Dowangan (Banyuraden), Potrojayan dan Candisingo (Madurejo), Temuwuh, Jitengan, serta Sukomartani.

“Kami menargetkan tahap pertama sosialisasi rampung pada pekan depan,” kata Sumaryati, Rabu (29/4/2026).

Program padat karya ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur sederhana, seperti jalan corblok, talud, drainase, irigasi, hingga sumur resapan. Skema pendanaan berasal dari tiga sumber utama, dengan kontribusi terbesar dari Pemerintah Daerah DIY.

Rinciannya meliputi 110 lokasi dari BKK DIY, 32 lokasi dari pokok pikiran (pokir) DPRD Sleman, serta dua lokasi yang dibiayai APBD murni. Distribusi kegiatan tersebut dibagi dalam empat tahap sepanjang tahun 2026.

Pada periode Januari–Maret, kegiatan dilaksanakan di 31 lokasi yang bersumber dari APBD dan pokir DPRD. Selanjutnya April–Juni mencakup 38 lokasi, Juli–September sebanyak 38 lokasi, dan Oktober–Desember sebanyak 37 lokasi yang didominasi pendanaan dari BKK DIY.

Selain memperkuat infrastruktur dasar, program ini diarahkan untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Total kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan mencapai 5.024 orang, terdiri dari 3.952 pekerja dari BKK DIY, 988 pekerja dari pokir DPRD Sleman, dan 84 pekerja dari APBD murni.

Kepala Disnaker Sleman, Epiphana Kristiyani, menjelaskan setiap paket pekerjaan berlangsung maksimal 20 hari dengan kapasitas hingga 52 pekerja, disesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia.

Skema upah ditetapkan berdasarkan peran, yakni ketua Rp95.000 per hari, tukang Rp90.000 per hari, dan pekerja Rp85.000 per hari. Pembayaran Upah Perangsang Kerja (UPK) dilakukan secara berkala setiap lima hingga enam hari.

Sebagai bentuk perlindungan, seluruh pekerja dalam program ini didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama masa pelaksanaan kegiatan.

Selain menyerap tenaga kerja, program padat karya Sleman 2026 juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di tingkat kalurahan yang menjadi fokus utama pemerintah daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.